ANALISIS PUTUSAN NOMOR 147/PID.SUS/2018/PN.SDR TERHADAP PEMIDANAAN PEJABAT ASN TERKAIT TINDAK PIDANA PELANGGARAN NETRALITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

ANALYSIS OF DECISION NUMBER 147/PID.SUS/2018/PN. SDR ON THE CRIMINATION OF ASN OFFICERS IN CRIMINAL ACTS OF VIOLATIONS OF NEUTRALITY IN THE ELECTION OF REGIONAL HEAD

Pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih sering terjadi pada saat digelarnya pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu kasus ASN yang tidak Netral dalam Pilkada dan telah  divonis putusan pidana oleh Majelis Hakim sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Siddenreng Rapang,melalui Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dengan terdakwa Drs. H. Syaharuddin Laupe. Kepala Dinas Sosial, kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sidden Rappang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemidanaan terhadap terdakwa yang seorang Kepala dinas sosial, Kependudukan dan catatan sipil dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr sudah memenuhi unsur subyek hukum sebagai “Pejabat Aparatur Sipil Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan untuk memahami pembuktian hukum pada Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr atas tindakan terdakwa yang dinilai “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis Normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).Pada substansi pembahasan, pertimbangan Hakim terkait Subyek hukum pada prinsipnya Hakim menilai bahwa Terdakwa memenuhi unsur Pejabat ASN karena seorang ASN yang memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan disebut Pejabat ASN. Dalam perspektif Undang – Undang ASN Terdakwa termasuk Pejabat Tinggi Pratama masuk dalam golongan eselon 2 (dua). Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa termasuk dalam subyek hukum “Pejabat Aparatur Sipil Negara” namun tindakan terdakwa merupakan tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sementara itu, Hakim menginterpretasikan bahwa  keuntungan atau kerugian yang diberikan Terdakwa adalah delik formil yang artinya tidak perlu dibuktikan karena keuntungan atau kerugian yang terjadi hanyalah potensial loss. Berdasarkan teori Richard A Posner (Economics Analysis of Law), pemidanaan terdakwa tidak memenuhi prinsip ekonomi dalam hukum yaitu 3 (tiga) prinsip : Optimalisasi, Keseimbangan dan Efisiensi. Menurut asas – asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), tindakan terdakwa melanggar asas ketidakberpihakan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.Bentuk  penyalahgunaan wewenang yaitu melampui kewenangan, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Hasil Subtansi pembahasan  tersebut sekaligus merupakan entry kesimpulan dan beberapa saran penulis berikan sebagai sumbangsih masukkan untuk kedepannya. 

Violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) still often occur during the democratic party for the Regional Head Election (Pilkada). One of the ASN cases that were not neutral in the Pilkada and was sentenced to a criminal decision by the Panel of Judges as happened at the Siddenreng Rapang District Court, through Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr with the defendant Drs. H. Syaharuddin Laupe. Head of the Social, Population and Civil Registry Office of Sidden Rappang Regency. This study aims to understand the sentencing of the defendant who is the Head of the Social, Population and Civil Registry Service in Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr who has fulfilled the legal subject element as a "State Civil Apparatus Officer" as referred to in Article 71 paragraph (1) Law Number 10 of 2016. And to understand the legal evidence in Decision Number 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr for the defendant's actions which are considered "beneficial or detrimental to one of the pairs of candidates". This article uses a normative juridical legal research method, with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. elements of ASN Officials because an ASN who holds a certain position in the government is called an ASN Officer. In the perspective of the ASN Law, the accused, including the Primary High Official, is included in the echelon 2 (two) group. In the theory of criminal responsibility, the defendant is included in the legal subject of "State Civil Apparatus Officer" but the defendant's actions are a personal responsibility not a position responsibility as referred to in Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code. Meanwhile, the Judge interprets that the gain or loss given to the Defendant is a formal offense which means that it does not need to be proven because the gain or loss that occurs is only a potential loss. Based on Richard A Posner's theory (Economics Analysis of Law), the defendant's conviction does not meet economic principles in law, namely 3 (three) principles: Optimization, Balance and Efficiency. According to the general principles of good governance (AAUPB), the defendant's actions violated the principles of impartiality and the principle of not abusing authority. Results The substance of the discussion is at the same time a conclusion entry and some suggestions the author gives as input for the future.