SINKRONISASI ANTARA UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DAN UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN ORANG ASING

Regulatory Synchronization of Immigration and Correctional Laws Concerning Legal Certainty in the Treatment of Foreign Nationals

        Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam mengatur penempatan orang asing sebagai pelaku pelanggar tindak administrative maupun tindak pidana yang telah selesai menjalani pidana dan selanjutnya dikenai tindakan administrative keimigrasian berupa pendetensian berupa deportasi, serta mengidentifikasi implikasi yuridis ketidaksinkronan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara asing pasca berakhirnya masa pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma horizontal pada fase transisi perpindahan kewenangan penanganan warga negara asing dari Lembaga ke Rumah Detensi Imigrasi. Ketidaksinkronan regulasi berimplikasi secara yuridis pada munculnya ketidakpastian hukum temporal akibat tiadanya rumusan batas waktu maksimal detensi administratif di dalam Undang-Undang Keimigrasian. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui pembentukan norma transisi yang tegas, pembatasan durasi maksimal detensi, serta penguatan mekanisme pengawasan yudisial terpadu lintas sektoral demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan martabat kemanusiaan.

Kata Kunci : Sinkronisasi Regulasi, Kepastian Hukum, Orang Asing, Pemasyarakatan, Keimigrasian, Hak Asasi Manusia.

            This study aims to analyze the regulatory synchronization between Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in governing the placement of foreign nationals who have completed their criminal sentences and are subsequently subject to immigration administrative measures, specifically detention for deportation. It further identifies the juridical implications of this regulatory disharmony on the fulfillment of Human Rights (HAM) for foreign nationals post-imprisonment. The research employs a normative juridical method with a statutory and case approach.

            The results indicate a horizontal norm vacuum during the transitional phase of transferring authority over foreign nationals from Correctional Institutions to Immigration Detention Centers. This regulatory inconsistency leads to temporal legal uncertainty due to the absence of maximum administrative detention limits within the Immigration Law. Therefore, policy reformulation is required through the establishment of clear transitional norms, the limitation of maximum detention duration, and the strengthening of integrated cross-sectoral judicial oversight mechanisms to ensure legal certainty and the protection of human dignity.Top of FormBottom of Form

Keyword : Regulatory Synchronization, Legal Certainty, Foreign Nationals, Corrections, Immigration, Human Right