PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL (STUDI KASUS AFGHANISTAN DENGAN TALIBAN)

LAW ENFORCEMENT AGAINST CIVILIANS IN NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (CASE STUDY AFGHANISTAN WITH THE TALIBAN)

Kelompok Taliban melakukan konflik bersenjata yang disertai dengan tindakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan penduduk sipil Afghanistan, tentunya hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Afghanistan dan bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Kelompok Taliban terhadap Penduduk Sipil Afghanistan menurut HHI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa para pihak kombatan (combatant) dan penduduk sipil (civillians) dalam konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan berkedudukan hukum sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Pihak Kelompok Taliban dalam menjalankan pemberontakannya dapat dikategorikan sebagai Belligerent yang memiliki kedudukan hukum sebagai salah satu subjek hukum dalam Hukum Internasional. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa Kelompok Taliban dapat dibawa ke ICC karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan penduduk sipil afghanistan yang bertentangan dengan Statuta Roma 1998. ICC dapat mengadili para pelaku kejahatan tersebut dikarenakan ICC memiliki yuridiksi terhadap beberapa kejahatan yang dianggap serius termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

Kata Kunci: Konflik bersenjata, Penduduk sipil, ICC

The Taliban group carries out armed conflict which is accompanied by acts of war crimes and crimes against humanity of the Afghan civilian population, of course this is very contrary to the provisions of International Humanitarian Law. This study was made with the aim of knowing and analyzing how the Legal Position of the Parties in the Non-International Armed Conflict in Afghanistan and how the Forms of Law Enforcement of the Taliban Group against the Afghan Civilian Population according to HHI. The method used in this study uses a normative juridical research method. The results of the study show that the combatants and civilians of in the armed conflict in Afghanistan have legal status as legal subjects who must receive protection based on the provisions International Humanitarian Law. The Taliban group in carrying out its insurgency can be categorized as Belligerent who has legal standing as one of the legal subjects in International Law. The results also show that the Taliban group can be brought to the ICC for war crimes and crimes against humanity of the Afghan civilian population which is contrary to the 1998 Rome Statute. The ICC can prosecute the perpetrators of these crimes because the ICC has jurisdiction over several crimes that are considered serious including crimes against humanity and war crimes.

Keywords: Armed Conflict, Civillians, ICC