Penempatan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Tambahan Pada Lembaga Jaminan Fidusia

BNI pernah menerima hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia meskipun belum ada hukum positif yang mengatur mengenai hal tersebut. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah mengatur hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hal tersebut belum ada. BNI menempatkan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan kesepakatan dengan debitur dan kesukarelaan debitur untuk menempatkan hak atas mereknya sebagai salah satu jaminan. Penelitian ini menganalisis konsep hukum penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia, serta akibat hukum jika dilakukan eksekusi pada hak atas merek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan koseptual yang dianalisis secara preskripsi dengan menempatkan isu hukum sebagai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia didasarkan adanya kesepakatan para pihak dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda, dengan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap merek sebelum ditempatkan sebagai objek jaminan fidusia. Hak atas merek dapat digunakan sebagai objek jaminan tambahan fidusia karena merupakan benda bergerak tidak berwujud dan mempunyai nilai. Eksekusi hak atas merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia dapat dilakukan apabila terdapat sertifikat merek dan telah didaftarkan sebagai objek jaminan tambahan fidusia. Eksekusi hak atas merek untuk pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur perlu diajukan ke pengadilan untuk dapat diputuskan bersamaan dengan objek pokok jaminan fidusia.

Kata kunci: Hak atas merek, Jaminan Fidusia, Eksekusi.

BNI has received trademark rights as objects of additional fiduciary guarantees, although there is no positive law that regulates this matter. In contrast to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which has regulated that copyright can be used as an object of fiduciary guarantee, in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications this does not yet exist. BNI places the trademark rights as an object of additional fiduciary guarantees based on an agreement with the debtor and the debtor's voluntary position to place the trademark rights as one of the guarantees. This research analyzes the legal concept of placing trademark rights as an object of additional fiduciary guarantees, as well as the legal consequences if the trademark rights are executed. This research uses a legal research method using a statutory and conceptual approach which is analyzed by prescription by placing legal issues as the object of research. The results of the research indicate that the placement of the trademark rights as an object of additional fiduciary guarantees is based on the agreement of the parties in the agreement based on the principle of freedom of contract and pacta sunt servanda, by first conducting an assessment of the trademark before being placed as an object of fiduciary guarantee. The trademark rights can be used as an object of additional fiduciary guarantee because it is an intangible movable object and has economic value. The execution of the trademark rights as an object of additional fiduciary guarantee can be carried out if there is a trademark certificate and it has been registered as an object of additional fiduciary guarantee. The execution of the trademark rights for the fulfillment of the debtor's obligations to the creditor needs to be submitted to the court to be decided together with the main object of the fiduciary guarantee.

Keywords: Trademark rights, Fiduciary Guarantee, Execution.