Reformulasi Pengaturan Keterwakilan Perempuan dalam Menduduki Jabatan Badan Permusyawaratan Desa; Tesis; Surabaya; Fakultas Hukum

Reformulation of Regulations on Women's Representation in Holding Village Consultative Body Positions

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, menganalisis ketidakpastian hukum terkait ketentuan 30% keterwakilan perempuan dalam Pasal 56 UU Desa Perubahan. Studi ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. Tujuannya adalah menganalisis ketidakpastian hukum tersebut dan merumuskan pengaturan ke depan yang menjamin kepastian hukum bagi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan frasa “…dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan…” dalam Pasal 56 ayat (1) UU Desa Perubahan menimbulkan kekaburan hukum, berpotensi menghasilkan praktik yang beragam. Untuk mengatasi hal ini, penelitian menyarankan revisi Pasal 56 ayat (1) dengan mengganti frasa tersebut menjadi “…paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan…”. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi pasal tersebut dan mempertimbangkan upaya judicial review di Mahkamah Konstitusi guna memperkuat kepastian hukum bagi keterwakilan perempuan di BPD.

This normative legal research uses a conceptual approach and legislation, analyzing legal uncertainty related to the provision of 30% women's representation in Article 56 of the Amended Village Law. This study utilizes primary, secondary, tertiary, and non-legal legal materials. The aim is to analyze the legal uncertainty and formulate future regulations that guarantee legal certainty for women's representation in the Village Deliberative Body (BPD). The results of the study indicate that the phrase "...by considering 30% (thirty percent) women's representation..." in Article 56 paragraph (1) of the Amended Village Law creates legal ambiguity, potentially resulting in diverse practices. To overcome this, the study suggests revising Article 56 paragraph (1) by replacing the phrase with "...at least 30% (thirty percent) women's representation...". Recommendations are addressed to the government and the DPR to revise the article and consider judicial review efforts at the Constitutional Court to strengthen legal certainty for women's representation in the BPD.