Standar Pelayanan Perizinan Pendirian Atau Operasional Pendidikan Formal Maupun Non Formal Berbasis Digital Di Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Licensing Service Standards for the Establishment or Operation of Digital-Based Formal and Non-Formal Education at the Surabaya City Education Office

Pelayanan perizinan pendirian atau operasional pendidikan formal maupun non formal merupakan bentuk upaya pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana guna pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan. Pelayanan publik memiliki tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan yang disebut standar pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeksripsikan standar pelayanan perizinan pendirian atau operasional pendidikan formal maupun non formal berbasis digital di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini ialah deskriptif pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa: observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada standar pelayanan publik berdasarkan Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang meliputi beberapa indikator yaitu: persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, pengelolaan pengaduan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan perizinan ini telah cukup baik namun belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari landasan hukum penentuan persyaratan yang jelas ditambah dengan adanya sosialisasi dari Dinas Pendidikan maupun swadaya masyarakat. Kemudian prosedur yang masih memiliki kekurangan pada efisiensi dan efektifitas pelayanan serta pada proses pengembalian berkas pemohon yang masih terdapat kekeliruan. Indikator waktu pelayanan yang cepat, namun masih kurang optimal apabila masih terdapat berkas pemohon yang keliru. Kemudian biaya pelayanan yang gratis sesuai dengan peraturan yang berlaku serta adanya pengumuman gratisnya biaya di kantor Dinas Pendidikan. Indikator produk pelayanan berbentuk soft file berupa surat keputusan kepala dinas yang nantinya menjadi dasar dalam penerbitan surat izin. Pengelolaan pengaduan yang responsif dan solutif disertai tersedianya fasilitas untuk menampung pengaduan baik di Kantor atau media sosial, namun kurang optimal dalam pencatatan pengaduan yang belum terdigitalisasi dan terklasifikasi.

Kata Kunci: Standar Pelayanan Publik, Perizinan Digital, Pendidikan

Licensing services for establishing formal and non -formal education are an effort of the government in the procurement of facilities and infrastructure to meet the needs of the community in the field of education. Public services have a benchmark in the delivery of services called public service standards. Research aims to describe the licensing service standards for establishing or non -formal formal education in the Surabaya City Education Office. The type of research is a descriptive qualitative approach and data collection methods in the form of: observation, interviews, documentation. This research focuses on public service standards based on Permenpan-RB number 15 of 2014 concerning Guidelines for Service Standards that are mentally for several indicators, namely: Requirements, Procedures, Time, Costs, Products, Complaints Management.

The result is that the licensing service for establishing or operational education units is good enough but not yet fully optimal. Judging from the legal basis for determining clear requirements plus the existence of socialization from the Department of Education and the community. Then the procedure that is not optimal in the efficiency and effectiveness of the service as well as the process of returning the applicant's file that still has a mistake. The service time is fast, but it is still not optimal if there is still a wrong applicant file. Then the free service fee is in accordance with the regulations and the announcement of the free fees at the Education Office. Service products in the form of soft files in the form of a decree for the Head of Service and become the basis for the issuance of a permit. Responsive and solutive complaints management accompanied by the availability of facilities to accommodate complaints in offices or social media, but not optimal in recording complaints that have not been digitized and classified.

Keywords: Public Service Standards, Digital Licensing, Education