PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBER CHILD GROOMING DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF CYBER CHILD GROOMING IN INDONESIA AND AUSTRALIA

Perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk kejahatan baru berupa cyber child grooming, yaitu pendekatan manipulatif melalui komunikasi daring untuk mengeksploitasi anak secara seksual. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang mengkriminalisasi cyber child grooming sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga perlindungan hukum terhadap anak belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana cyber child grooming dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia, serta merumuskan reformulasi unsur yang perlu ditambahkan agar pengaturan di Indonesia lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis preskriptif dengan membandingkan pengaturan di Indonesia dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyber child grooming di Indonesia masih tersebar dalam UU Pornografi (Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29), UU Perlindungan Anak (Pasal 76E dan Pasal 82), UU ITE (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1)), dan UU TPKS (Pasal 14) tanpa regulasi khusus, sedangkan Australia telah mengatur secara komprehensif melalui Commonwealth Criminal Code Act 1995 Pasal 474.27, Crimes Amendment (Grooming) Act 2014 (Victoria) Pasal 49B, Crimes Act 1900 (NSW) Pasal 66EB, dan Criminal Code Act (Queensland) Pasal 218B. Penelitian menyimpulkan bahwa Indonesia memerlukan reformulasi pengaturan melalui penambahan ayat baru pada Pasal 76E UU Perlindungan Anak yang mencakup unsur pelaku, unsur sarana elektronik, dan unsur niat. Disarankan agar pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Pasal 76E UU Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan hukum optimal bagi anak.

The development of digital technology has given rise to a new form of crime known as cyber child grooming, which involves manipulative approaches through online communication to sexually exploit children. Indonesia does not yet have specific regulations that criminalize cyber child grooming as a separate criminal offense, meaning that legal protection for children is not yet optimal. This study aims to analyze the regulation of cyber child grooming as a criminal offense in the legislation of Indonesia and Australia, as well as to formulate a reformulation of the elements that need to be added so that the regulations in Indonesia are more effective. This study uses a normative juridical method with a legislative approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The analysis technique used is prescriptive analysis by comparing the regulations in Indonesia and Australia. The results of the study show that the regulation of cyber child grooming in Indonesia is still scattered in the Pornography Law (Article 4 paragraph (1) and Article 29), the Child Protection Law (Article 76E and Article 82), the ITE Law (Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1)), and the TPKS Law (Article 14) without specific regulations, while Australia has comprehensively regulated it through the Commonwealth Criminal Code Act 1995 Article 474.27, Crimes Amendment (Grooming) Act 2014 (Victoria) Article 49B, Crimes Act 1900 (NSW) Article 66EB, and Criminal Code Act (Queensland) Article 218B. The study concluded that Indonesia needs to reformulate its regulations by adding a new paragraph to Article 76E of the Child Protection Law that covers the elements of perpetrator, electronic means, and intent. It is recommended that lawmakers immediately amend Article 76E of the Child Protection Law to provide optimal legal protection for children.