Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan yang berbentuk peraturan dari pemerintah. Adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Working from Home (WFH), bertujuan untuk menekan angka penularan virus serta tetap mempertahankan tercapainya target kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya. Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini mengacu pada teori George Edward III yang memiliki indikator meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data pada artikel melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman yang memiliki komponen meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi berkaitan dengan kebijakan terdapat kendala pada dimensi transmisi yang belum merata karena ketidakmampuan kepala divisi dalam memberikan detail-detail terkait informasi yang berkaitan dengan jadwal WFH, serta pemahaman pelaksana kebijakan yang masih kurang mengakibatkan ketidakjelasan informasi; sumber daya yang telah sesuai dengan memberikan sarana dan prasarana seperti melakukan swab test, menyediakan thermogun, hand sanitizer, masker dan face shield, serta tempat cuci tangan di kantor; menerapkan disposisi dalam pengangkatan Satgas Covid-19 serta pemberian insentif berupa subsidi pulsa, susu UHT dan vitamin bagi seluruh karyawan; serta struktur birokrasi yang sesuai dengan prosedur kebijakan WFH seperti stand by on call dan mengisi absensi melalui Spreadsheet. Berdasarkan hal tersebut PT. Masaji Tatanan Kontainer Indonesia, Greges Jaya, Surabaya perlu melakukan evaluasi terkait komunikasi dan informasi, serta pemahaman untuk pelaksana kebijakan sehingga mengurangi ketidakjelasan informasi pada tiap divisi perusahaan.
Policy implementation is an implementation process in the form of government regulations. The Covid-19 pandemic has prompted the government to issue a policy regarding Working from Home (WFH), aiming to reduce the number of virus transmissions and maintain the achievement of employee performance targets. The purpose of this study was to describe the implementation of the Surabaya Mayor’s Regulations Number 16 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in Handling Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in the City of Surabaya. This article uses a descriptive research method with a qualitative approach. The focus of this research refers to the theory of George Edward III which has indicators including Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Sources of data obtained from primary data and secondary data related to WFH policies. The data analysis technique in this study uses an interactive model by Miles and Huberman which has components including data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The result of this study indicate that the communication that occurs related to the policy has problems with the dimensions of uneven transmissions due to the inability of the division head to provide details related to information related to the WFH schedule, as well as the lack of understanding of policy implementers relusting in unclear information; appropriate resources by providing facilities and infrastructure such as conducting swab tests, providing thermogun, hand sanitizer, mask and face shields, and washing hand in the office; implementing dispositions in the appointment of the Covid-19 Task Force and providing incentives in the form of subsidies for credit, UHT milk, and vitamins for all employees; as well as a bureaucratic structure following WFH policy procedures such as standby on call and filling in attendance through a Spreadsheet. Based on this PT. Masaji Tatanan Container Indonesia, Greges Jaya, Surabaya needs to evaluate the communication and information, as well as an understanding for policy implementers to reduce unclear information in each division of the company.