ANALISIS PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA

ANALYSIS OF CORRUPTION CRIME ASSET CONFISCATION REGULATIONS AS AN EFFORT TO RECOVER STATE LOSSES IN INDONESIA

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan motif ekonomi karena ia memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas perekonomian dan keuangan negara. Di negara Indonesia, tindak pidana korupsi ini merupakan persoalan tahunan yang harus diberantas. Hal ini mengingat, jumlah kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi ini sangat besar. Namun, jumlah kerugian yang dikembalikan tidak sebanding dengan kerugian itu sendiri. Berdasar pada hal tersebut, maka diperlukan suatu upaya untuk mengembalikan kerugian negara, yakni melalui perampasan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan eksisting perampasan aset tindak pidana di Indonesia dan menganalisis perbandingan hukum pengaturan perampasan aset tindak pidana antara negara Indonesia dengan negara Inggris dan Selandia Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Sementara, teknik analisis yang digunakan ialah kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan eksisting perampasan aset tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun mekanisme perampasan aset yang digunakan oleh negara Indonesia ialah perampasan aset in personam. Sementara, di negara Inggris dan Selandia Baru telah menambahkan mekanisme perampasan aset in rem dalam hukum negaranya. Kesimpulannya, pengaturan perampasan aset tindak pidana di Indonesia yang mana masih menggunakan mekanisme perampasan aset in personam masih belum cukup efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Corruption is a type of crime driven by economic motives because it has a negative impact on a country’s economic activities and financial stability. In Indonesia, corruption is an ongoing issue that must be eradicated. This is due to the fact that the financial losses suffered by the state as a result of corruption are enormous. However, the amount of recovered losses is not proportional to the losses themselves. Based on this, efforts are needed to recover state losses, one of which is through asset forfeiture. This study aims to analyze the existing regulation of asset forfeiture related to criminal offenses in Indonesia and to compare the legal frameworks for asset forfeiture between Indonesia, the United Kingdom, and New Zealand. This study uses normative legal research methods. The research approach applied includes statutory, conceptual, and comparative approaches. Data collection techniques were conducted through literature review, while the analysis technique used is prescriptive qualitative analysis. The results of the study show that the existing regulations on asset forfeiture in Indonesia are governed by various laws and regulations. The asset forfeiture mechanism adopted by Indonesia is in personam asset forfeiture. Meanwhile, the United Kingdom and New Zealand have added in rem asset forfeiture mechanism to their legal systems. In conclusion, Indonesia’s current regulation, which still relies on in personam asset forfeiture, is not yet sufficiently effective in recovering state losses caused by corruption.