KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PREVENTIF UU NO. 23 TAHUN 2014 PROSES  PEMBENTUKAN  PERATURAN DAERAH

(STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA)

THE AUTHORITY OF THE GOVERNOR IN PREVENTIVE SUPERVISION UNDER LAW NO. 23 OF 2014 ON THE PROCESS OF FORMULATING REGIONAL REGULATIONS (CASE STUDY AT THE SECRETARIAT OF THE SURABAYA CITY REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL)

ABSTRAK

KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PENGAWASAN PREVENTIF UU NO. 23 TAHUN 2014 PROSES  PEMBENTUKAN  PERATURAN DAERAH (STUDI KASUS DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA)

Nama                          : Nemu Urip

NIM                            : 23040704400

Program Studi            : S1 Ilmu Hukum

Jurusan                        : Hukum

Fakultas                       : Fakultas Hukum

Nama Lembaga          : Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing                : Intan Lovisonnya, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan preventif terhadap proses pembentukan peraturan daerah, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Fokus utama kajian adalah bagaimana efektivitas kewenangan tersebut dalam konteks harmonisasi peraturan daerah/kota yang tidak lagi melalui pemerintah daerah provinsi, melainkan dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan gubernur dalam pengawasan preventif menjadi terbatas dan kurang efektif karena tidak lagi menjadi aktor utama dalam fasilitasi harmonisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih peran dan birokrasi yang kaku, serta menghambat fleksibilitas daerah dalam menetapkan perda sesuai kebutuhan lokal. Penulis merekomendasikan agar kewenangan fasilitasi diserahkan sepenuhnya kepada Kanwil Kemenkum HAM guna memperkuat efektivitas dan efisiensi harmonisasi perda.

Kata Kunci: Gubernur, Pengawasan Preventif, Harmonisasi Perda, UU No. 13 Tahun 2022

ABSTRACT

THE GOVERNOR'S AUTHORITY IN PREVENTIVE SUPERVISION BASED ON LAW NO. 23 OF 2014 IN THE PROCESS OF REGIONAL REGULATION FORMATION (CASE STUDY AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF SURABAYA CITY)

Name                          : Nemu Urip

NIM                            : 23040704400

Study Program           : Bachelor Of Law

Major                           : Law

Faculty                        : Faculty Of Law

Institution                   : State University of Surabaya

Advisor                       : Intan Lovisonnya, S.H., M.H

This study discusses the authority of governors as representatives of the central government in carrying out preventive supervision over the process of forming regional regulations, particularly after the enactment of Law Number 13 of 2022 which amends Law Number 12 of 2011 on the Formation of Legislation. The main focus is on evaluating the effectiveness of the governor's authority in harmonizing regional regulations, which is no longer coordinated by provincial governments but by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. This research employs a juridical-empirical method using interviews and literature studies. The findings reveal that the governor's preventive supervisory authority has become limited and less effective, due to the shift in the harmonization role to other agencies. This has led to overlapping roles, rigid bureaucracy, and hindered regional flexibility in formulating local regulations. The study recommends that facilitation authority should be fully delegated to the Ministry’s Regional Offices to improve the effectiveness and efficiency of the regional regulation harmonization process.

Keywords: Governor, Preventive Supervision, Harmonization of Regional Regulations, Law No. 13 of 2022