ANALISIS FRASA DEMI KEPENTINGAN UMUM DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN MENGESAMPINGKAN PERKARA OLEH JAKSA AGUNG RI 

PHRASE ANALYSIS IN THE PUBLIC INTEREST ASSOCIATED WITH THE POLICY OF WAITING THE CASE BY THE ATTORNEY GENERAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Implementasi dari pengendalian perkara salah satunya adalah kewenangan untuk mengesampingkan perkara melalui Jaksa Agung. Kebijakan mengesampingkan perkara ini mendasarkan alasan demi kepentingan umum sebagaimana dasar pengaturannya pada Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan. Alasan demi kepentingan umum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU Kejaksaan hanya memberikan penjelasan bahwa kepentingan umum meliputi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat luas. Pengaturan tersebut belum memberikan suatu penjelasan dan pedoman pelaksanaan yang jelas, sehingga tujuan penulisan yang hendak dicapai ialah melakukan penggalian makna dari apa yang dimaksud dari kepentingan umum, bagaimana pedoman menentukan kepentingan umum, dan penerapannya terhadap suatu perkara. Tujuan penelitian untuk melakukan penggalian makna dari apa yang dimaksud dari kepentingan umum, bagaimana pedoman menentukan kepentingan umum, dan penerapannya terhadap suatu perkara. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelittian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil dalam penelitian ini adalah Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan mengesampingkan perkara dalam menentukan unsur kepentingan umum memang tidak ada pedoman resmi yang rinci. Namun, setidak-tidaknya dalam menentukan unsur kepentingan umum Jaksa Agung dapat memahami siapa yang layak menentukan unsur kepentingan umum pada suatu perkara. Analisa kepentingan umum pada suatu kasus apakah dinilai Jaksa Agung sendiri atau Jaksa Agung hanya mengakomodir masyarakat. Keseluruhan masyarakat tidak mungkin dilakukan, sehingga dipilih subyek mana yang relevan kaitannya dalam suatu perkara. Kepentingan umum juga bukan mutlak menilai suara terbanyak terlebih ada reaksi dari sebagian masyarakat yang menuntut keadilan, maka layak xi disebut kepentingan umum. Jaksa Agung dalam mengindentifikasinya juga mampu membedakan suara masyarakat yang murni mencerminkan kepentingan umum atau kepentingan lain. Historis penerapan pada kasus besar pimpinan KPK menciptakan pandangan tentang keberlakuannya pada perkara-perkara lain yang memiliki persamaan tetapi tidak diimplementasikan. Sifat pengaturan dalam mengesampingkan perkara yang begitu luas dimungkinkan segala konsep penerapannya tergantung kepada politik hukum Jaksa Agung sebagai pemilik kebijakan. 

One of the implementations of case control is the authority to override cases through the Attorney General. The policy of setting aside this case is based on reasons in the public interest as stipulated in Article 35 letter c of the Prosecutor's Law. The reasons for the public interest as required in the Prosecutor's Law only provide an explanation that the public interest includes the interests of the state, the nation, and the wider community. The regulation has not provided a clear explanation and implementation guideline, so that the purpose of the writing to be achieved is to explore the meaning of what is meant by the public interest, how the guidelines determine the public interest, and its application to a case. The purpose of the research is to explore the meaning of what is meant by the public interest, how the guidelines determine the public interest, and its application to a case. The research conducted is included in the normative research using the approach to legislation, conceptual approach, and comparative approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The result of this research is that the Attorney General as the owner of the policy overrides the case in determining elements of the public interest, indeed there are no detailed official guidelines. However, at least in determining elements of public interest, the Attorney General can understand who is worthy to determine elements of public interest in a case. The analysis of the public interest in a case is judged by the Attorney General himself or the Attorney General only to accommodate the community. It is impossible for the whole community to do so, so which subjects are selected which are relevant in relation to a case. The public interest is also not absolute in assessing the majority of votes, especially when there is a reaction from some people who demand justice, so it deserves to be called the public interest. The Attorney General in identifying them is also able to distinguish xiii the voices of the public that purely reflect the public interest or other interests. The historical application of large cases of KPK leadership creates a view of its applicability to other cases that have similarities but are not implemented. The nature of the regulation in setting aside a case that is so broad, it is possible that all concepts of its application depend on the legal politics of the Attorney General as the owner of the policy.