Manajemen Layanan Pendidikan Sebagai Implikasi Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Education Service Management as an Implication of Regulations Number 23 Year 2014 in Education Sector’s Education Office in East Java Province

Kiswanto. 2023, Manajemen Layanan Pendidikan Sebagai Implikasi Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Disertasi, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Promotor  : Prof. Haris Supratno, M.Pd

Co Promotor : Prof. Dr. Sujarwanto, M.Pd

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Dinas Pendidikan Provinsi Jatim harus bisa memberikan layanan terbaik, sehingga publik atau masyarakat pengguna jasa pendidikan, dapat merasa puas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan memerlukan manajemen yang terdesentralisasi dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebabkan adanya pergeseran pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota ke pemerintah Provinsi.

Penelitian ini berfokus kapabilitas dan adaptabilitas manajemen layanan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provisi Jawa Timur selama masa peralihan pelimpahan kewenangan melalui Cabang Dinas pendidikan sebagai perwakilan pemerintah Provinsi di daerah. Selain itu, penelitian juga berusaha mengkaji implikasi yang terjadi dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 utamanya terkait dengan layanan pendidikan, anggaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan mutu layanan pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi fenomenologis dengan tehnik pengumpulan datanya yaitu wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya adalah deskriptif kualitatif yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta pengecekan keabsahan datanya dengan menggunakan metode triangulasi.

Penelitian dilaksanakan di lima wilayah Cabang Dinas Pendidikan yang meliputi Wilayah Probolinggo, Malang, Blitar, Sidoarjo dan Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen layanan pendidikan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan dari aspek layanan pendidikan, anggaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan mutu layanan pendidikan telah sesuai dengan fungsi manajemen. Untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan diperlukan peningkatan layanan khususnya ketersediaan GTK dan anggaran. Dan untuk peningkatan kualitas pendidikan diperlukan adanya peningkatan sarana prasarana dan diperlukannya sinergitas antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/Kota untuk pelayanan pendidikan yang lebih baik ke masyarakat.

Kata kunci: Manajemen pendidikan, desentralisasi, dinas pendidikan, kualitas layanan pendidikan.

Kiswanto. 2023, Education Service Management as an Implication of Regulations Number 23 Year 2014 in Education Sector’s Education Office in East Java Province. Education Management Study Program, Faculty of Education Science, Surabaya Public University. Guided: Prof. Haris Supratno, M.Pd and Prof. dr. Sujarwanto, M.Pd

Education has an important role in improving the quality of human resources. East Java Provincial Education Office must be able to provide the best service, in order to public satisfied with the given educational service. Therefore, the implementation of education requires decentralized management with the implementation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which causes a shift in the delegation of authority from Regency/City regional governments to Provincial governments.

This study focuses on the capability and adaptability of education service management carried out by the East Java Provisional Education Office during the transitional period of delegation of authority through the Education Office Branch as the representative of the Provincial government in the regions. In addition, the research also seeks to examine the implications that occur from the implementation of Law Number 23 of 2014 mainly related to education services, budget, educators and education staff, facilities and infrastructure, and quality of education services. This research was conducted using qualitative methods through phenomenological studies with data collection techniques, namely in-depth interviews, participant observation and documentation studies. The data analysis technique is descriptive qualitative, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions and checking the validity of the data using the triangulation method.

The research conducted in five districts of the Education Office;they are Probolinggo, Malang, Blitar, Sidoarjo and Lamongan. The results of the study show that the education service management carried out by the Education Office Branch from the aspects of education services, budget, educators and education staff, facilities and infrastructure, and the quality of education services is in accordance with the management function. To improve the quality of education services, it is necessary to improve services, especially the availability of GTK and the budget. And to improve the quality of education, it is necessary to improve infrastructure and synergy between the provincial government and the district/city government for better education services to the community.

Keywords: Education management, decentralization, education office, education office branch