The problems with Supreme Court (MK) decision number 35/PUU-XVI/2018 concerning of advocate organizations to legal certainty in Indonesia

Organisasi advokat itulah penentu bagaimana advokat yang 

terhormat atau tidak. Maka dari itu, memiliki sebuah organisasi 

advokat yang kuat dan kredibel tentu merupakan keharusan. 

Rekrutmen advokat tentu harus bersifat sentralistik. Sehingga 

single bar menjadi suatu keharusan. Jika rekrutmen advokat 

buruk, yang dirugikan adalah pencari keadilan. Yaitu masyarakat 

itu sendiri, karena masyarakat tak terjamin mendapatkan 

pembelaan yang baik dan benar. Yang rugi tentu pencari 

keadilan itu sendiri, karena pengawasan terhadap advokat tak 

akan berjalan optimal. Kelemahan pada sistem ini yaitu tidak 

banyak ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun jika diterapkan multi bar, ruang itu banyak, tapi tidak menjamin 

tegaknya rule of law. Karena masing-masing organisasi advokat 

akan membuat aturan-aturan sendiri.Maka berdasarkan kasus 

yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan dua 

permasalahan yaitu yang Pertama, Problematika Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dengan Pasal 28 

berkaitan dengan single bar dan multi bar Organisasi Advokat. 

Dan yang Kedua Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 35/PUU-XVI/2018 dan Pasal 28 dikaitkan dengan 

kualitas Advokat. Dalam putusan hakim pada Putusan 

Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-XVI/2018 dirasa kurang 

mempertegas dan memperjelas bahwa PERADI merupakan satu-

satunya Organisasi Advokat yang berwenang sehingga 

menimbulkan kekaburan hukum. Dalam melakukan putusanya 

hakim menggunakan metode kontitusional. Dengan penafsiran 

konstitusional yang dilakukan tentu masih akan menimbulkan 

masalah di masa depan karena masih belum terdapat kejelasan 

secara eksplisit dalam peraturan Undang-Undang Advokat 

mengenai satu-satunya Organisasi Advokat dalam hal ini 

PERADI. Kebijakan instansi negara untuk advokat tidak 

konsisten dan selaras antara kebijakan satu dengan yang lain 

bahkan tidak sesuai dengan yang telah berlaku di Undang-

Undang Advokat.

Kata Kunci: problematika, organisasi, advokat, kepastian hukum

It is the organization of advocates that determines whether an

advocate is honorable or not. Therefore, having a strong and

credible advocate organization is certainly a must. Advocate

recruitment must be centralized. So that the single bar becomes a

must. If the recruitment of advocates is bad, it is the justice

seekers who suffer. Namely the community itself, because the

community is not guaranteed to get a good and right defense.

The losers are of course the seekers of justice themselves, because

supervision of advocates will not run optimally. The weakness of

this system is that there is not much space for the community to participate. However, if multiple bars are applied, there is plenty 

of space, but it does not guarantee the upholding of the rule of 

law. Because each advocate organization will make its own rules. 

So based on the cases described above, the authors formulate two 

problems, namely the First, the Problems of the Constitutional 

Court Decision No.35/PUU-XVI/2018 with Article 28 relating to 

single bar and multi bar Advocate Organization. And second, 

what are the legal consequences of the Constitutional Court 

Decision No. 35/PUU-XVI/2018 and Article 28 are related to 

Advocate quality. In the judge's decision on the Constitutional 

Court Decision No.35/PUU-XVI/2018 it is felt that it does not 

emphasize and clarify that PERADI is the only authorized 

Advocate Organization, causing legal obscurity. In making his 

decision the judge used the constitutional method. With this 

constitutional interpretation carried out, of course it will still 

cause problems in the future because there is still no explicit 

clarity in the Advocate Law regulations regarding the only 

Advocate Organization, in this case PERADI. The policies of state 

agencies for advocates are inconsistent and in harmony with one 

another's policies and are not even in accordance with what has 

been enacted in the Advocate Law.

Keywords: problems, organizations, advocates, legal certainty