Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi tentang Konflik Kepentingan antara Pemerintah dan PKL)

The Policy of Bojonegoro Regency Government in Regulating Street Vendors (Study on Conflict of Interest between The Government and Street Vendors)

PKL  merupakan alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban, sehingga  cukup berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi daerah. Namun, keberadaan PKL acapkali dianggap menganggu  ketertiban kota.  Pemerintah  Kabupaten Bojonegoro telah berusaha menata dan membina PKL  melalui kebijakan yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penataan PKL  Implementasi Perda menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Setiap keputusan politik yang telah dibuat dan dilaksanakan akan menimbulkan konflik vertikal antara Pemerintah Daerah dengan PKL. Implementasi Perda di lapangan menghadirkan benturan-benturan kepentingan tersebut sehingga terjadi konflik sosial vertikal antara pemerintah daerah dengan PKL. Adanya implementasi ini akan menimbulkan dampak sosial bagi para PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan, implementasi, dan dampak sosial kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan penataan PKL.  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan perspektif teori strukturalisme konflik Ralf Dahrendorf.  Data akan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan Perda No. 3 Tahun 2006 terkait penataan PKL dibuat oleh inistaif anggota DPRD dengan persetujuan bupati terdahulu. Peraturan ini mengacu pada UU terkait dengan  pembentukan peraturan dan Perda Kab. Bojonegoro terkait kebersihan, ketertiban dan keindahan. Partisipasi pedagang kaki lima di Bojonegoro melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan dinas perdagangan. Pedagang kaki lima memberikan masukan, saran dan kritik dalam FGD tersebut baik tertulis maupun lisan. Implementasi Perda tersebut menunai konflik PKL dan pemerintah. Konflik kepentingan antara pemerintah dan PKL yang dilatarbelakangi oleh perbedaa kepenatingan, kultur/nilai, aturan yang tidak dipatuhi, dan komunikasi kedua pihak yang masih kurang. Dampak positif bagi para PKL di Jl. Hasyim Ashari dan Jl. Kartini adalah mereka tidak lagi berpindah-pindah tempat lagi. Serta tidak mendapat penertiban dari Satpol PP.

Kata kunci: kebijakan publik, peraturan daerah, sektor informal, pedagang kaki lima, konflik kepentingan

A street vendor is an alternative job opportunity for the urbanites, and they play a significant role in regional economic development and growth. However, the presence of street vendors is often considered to disturb the city's order. The government of Bojonegoro regency has tried to organize and manage street vendors through policies formulated in the form of Local Government Regulation concerning Street Vendors Arrangement. The implementation of local regulations is a challenge for the government. Every political decision made and implemented will cause a vertical conflict between the local government and street vendors. The implementation of regional regulations in the field presents several conflicts of interest, resulting in vertical social conflicts between local governments and street vendors. The existence of this implementation will have a social impact on the street vendors. This study aims to examine the formulation, implementation, and social impact of government policies of Bojonegoro regency in arranging street vendors. This study is qualitative research with the perspective of Ralf Dahrendorf's conflict structuralism theory. The data will be analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model, consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the formulation of Local Government Regulation number 3 of 2006 regarding the arrangement of street vendors was made by the initiative of Regional House of Representatives members with the approval of the previous regent. This regulation refers to the law related to the formation of regulations and local government regulation of Bojonegoro related to cleanliness, order, and beauty. The street vendors in Bojonegoro participated through a Forum Group Discussion with the Trade Office. The street vendors provided input, suggestions, and criticism in the FGD, both written and verbal. The implementation of the local government regulation resulted in conflict between street vendors and the government. Conflicts of interest between the government and street vendors are motivated by differences in interests, culture, or values, disobeyed rules, and the lack of communication between the two parties. The positive impact for street vendors on Hasyim Ashari Street and Kartini Street is that they do not have to move from a different place to another anymore. Moreover, the Public Order Enforcers did not have to control them.

 Keywords—conflict of interest, informal sector, local government regulation, public policy, street vendors