KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU MUCIKARI DALAM PERKARA PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis)

JURIDIC REVIEW OF JUDGMENT CONSIDERATIONS IN THE DECISION OF CRIMINAL SANCTIONS OF MUCIKARI IN ONLINE PROSTITUTION CASES (The Study Of Decision : Decicion No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis)

Permasalahan yang akan dibahas disini mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap mucikari yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 341/Pid.Sus/2020/PN Kis. Kasus ini bermula dari seorang terdakwa yang melakukan penawaran layanan seks kepada seseorang yang dari pada layanan tersebut ia terdakwa mendapatkan suatu keuntungan yang cukup besar dan pada hal ini terdakwa melakukan penawaran layanan tersebut telah berkali-kali. Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Penelitian ini memiliki isu hukum kekaburan norma keadilan masyarakat (social justice) dalam putusan nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Kis. Metode yang digunakan metode interpretasi analogi bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 341/Pid.Sus/2020/PN Kis dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian pada skripsi ini adalah masukan terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan sebuah tuntutan terhadap pelaku mucikari dan Majelis Hakim dalam memeberikan putusan terhadap pelaku mucikari. Hal ini diperkuat dengan teori pemidanaan dan juga teori keadilan terutama pada prinsip keadilan masyarakat (social justice).

The issues that will be discussed here regarding imprisonment for pimps are contained in court decision No. 341 / Pid.Sus / 2020 / PN Kis. This case began when a defendant offered sexual services to someone from whom the defendant received a considerable advantage and in this case the defendant offered these services many times. In this decision, the public prosecutor charged the defendant with a single indictment, namely using Article 27 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law on Electronic Information and Transactions. This study has a legal issue of social justice norms in decision number 341 / Pid.Sus / 2020 / PN Kis. The method used by the analogy interpretation method aims to know and understand the basis for the judge's consideration in the decision 341 / Pid.Sus / 2020 / PN Kis and understand the legal consequences that occur. Then the method used in this research is normative juridical using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The research was conducted using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials.

The research results in this thesis are input to the Public Prosecutor in determining a charge against the pimping perpetrator and the Panel of Judges in making a verdict against the pimping perpetrator. This is reinforced by the theory of punishment and also the theory of justice, especially on the principles of social justice.