VILLAGE TREASURY ASSET MANAGEMENT FROM PERMENDAGRI NUMBER 1 OF 2016 CONCERNING VILLAGE ASSET MANAGEMENT (Research Study in Sawocangkring Village Wonoayu Sub-District Sidoarjo Regency)

Pengelolaan aset tanah kas di Desa Sawocangkring masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, sehingga membuat pengelolaan tanah kas desa belum maksimal. Pengelolaan aset yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur, akan mengakibatkan munculnya hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tanah kas desa di Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau dari perspektif Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 serta untuk mengetahui faktor penghambat sekaligus upaya untuk mengatasi masalah pengelolaan tanah kas di Desa Sawocangkring. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, observasi dan penelusuran dokumen terkait pengelolaan aset tanah kas desa. Dalam pengelolaan aset tanah kas desa, tidak semua siklus pengelolaan aset yang ada pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada pasal 7 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dipakai, hanya ada 7 tahapan yang sesuai diantaranya: penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan serta pengawasan. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Sawocangkring belum melaksanakan pengelolaan aset tanah kas desa secara maksimal, karena masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam beberapa kegiatan pengelolaan tanah kas desa. Dari 7 tahapan pengelolaan aset tanah kas desa, hanya 1 (satu) kegiatan yang telah sesuai yaitu : pemeliharaan. Sedangkan terdapat 2 (dua) kegiatan yang kurang sesuai yaitu : Pemanfaatan dan Pengamanan, serta terdapat 4 (empat) kegiatan yang belum sesuai yaitu: Penggunaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pengawasan. Saran yang diberikan peneliti antara lain inventarisasi tanah kas desa yang dilakukan melalui aplikasi SIPADES, adanya gagasan baru untuk pemanfaatan tanah kas desa dan pembuatan regulasi terkait status penggunaan tanah kas desa.

The management of cash land assets in Sawocangkring village is still not in accordance wit Permendagri Number 1 of 2016 concerning the management of village assets, so that the management of village cash is not optimal. Management of assets that have not been carried out in accordance with the procedure, will result in the emergence of obstacles adn problems in asset management. This study aims to analyze the management of cash land assets in Sawocangkring village Wonoayu District Sidoarjo Regency, which is reviewed from the Permendagri Number 1 of 2016 and to determine the inhibiting factors and efforts to overcome the problem of cash management in Sawocangkring village. This study uses a type of descriptive qualitative research. The data collection technique used is through interviews, observation and search documents related to the management of village treasury assets. In the management of village treasure assets, not all cycles of assets management in Permendagri Number 1 of 2016 concerning the management of village assets in article 7 are used, there are only 7 stages in accordance including: use, utilization, security, maintenance, administration, reporting and supervision. The results of this study, namely the government of Sawocangkring village, has not implemented the management of village treasury assets to the maximum, because there are still many problems found in some village treasury management activities. Of the 7 stages of managing village treasury assets, only 1 appropriate activities are: maintenance. While there are 2 activities that are less suitable, namely: utilization, and security. And there are 4 activities that are not yet appropriate, namely: use, administration, reporting, and supervision. The advice given by researchers that is, the inventory of village treasures carried out through the SIPADES aplication and the existence of a new idea for the use of village cash land.