ANALISIS YURIDIS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB YANG MENCIDERAI CHECKS AND BALANCES SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

LEGAL ANALYSIS OF DPR RI REGULATION NUMBER 1 OF 2025 ON AMENDMENTS TO DPR RI REGULATION NUMBER 1 OF 2020 ON PROCEDURE THAT INFLUENCES THE CHECKS AND BALANCES OF THE INDONESIAN GOVERNMENT SYSTEM 

Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 dalam Pasal 228A ayat (1) dan (2) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidak seimbangan kewenangan antar lembaga negara. Norma tersebut dinilai memperluas kewenangan DPR RI untuk melakukan evaluasi yang bersifat mengikat terhadap pejabat negara di luar struktur DPR, sehingga berpotensi menyalahi prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum atas perubahan tata tertib DPR tersebut serta mengevaluasi akibat hukumnya terhadap fungsi dan kewenangan DPR dalam hubungannya dengan lembaga negara lainnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder. Landasan teori yang digunakan mencakup teori kelembagaan, teori kewenangan, konsep politik hukum, dan Konsep Tata Tertib Lembaga Legislatif DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara politik hukum, revisi tata tertib ini mengandung kecenderungan penguatan kekuasaan legislatif secara unilateral tanpa kontrol institusional yang memadai. Secara yuridis, norma Pasal 228A menimbulkan problematika karena berpotensi menabrak batas kewenangan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta menimbulkan inkonsistensi dengan teori kewenangan dan prinsip non-intervensi antar lembaga.   

DPR RI Regulation Number 1 of 2025 in Article 228A paragraphs (1) and (2) raises concerns about an imbalance of authority between state institutions. This norm is considered to expand the authority of the DPR RI to conduct binding evaluations of state officials outside the DPR structure, thus potentially violating the principle of checks and balances in the Indonesian state system. This study aims to examine the legal policy of changes to the DPR's rules of procedure and evaluate its legal consequences for the function and authority of the DPR in relation to other state institutions. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and comparative approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials. The theoretical basis used includes institutional theory, authority theory, legal political concepts, and the concept of the Rules of Procedure of the Indonesian House of Representatives Legislative Institution. The results of the study show that in terms of legal politics, the revision of these rules of procedure contains a tendency to strengthen legislative power unilaterally without adequate institutional control. Legally, the norm of Article 228A causes problems because it has the potential to violate the limits of authority stipulated in Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD, and creates inconsistencies with the theory of authority and the principle of non-intervention between institutions.