THE ROLE OF WOMEN IN THE REVISION OF REGIONAL REGULATIONS CONCERNING IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION IN THE CITY OF SURABAYA
(CASE STUDY OF WOMEN LEGISLATORS IN DPRD CITY OF SURABAYA) 

Peran anggota perempuan dalam memenuhi kebutuhan khususnya perempuan kurang maksimal sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pengarusutamaan gender yang kurang terlaksana dengan baik, Peraturan Daerah dalam mewujudkan kebutuhan kebijakan responsif gender sedikit. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Peran Anggota Perempuan DPRD Kota Surabaya terkait peran dalam pembuatan peraturan daerah Kota Surabaya terkaitperlindungan anak dan perempuan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data yaitu teknik purposive sampling.

Hasil dari 4 fungsi dalam menggunakan peran kepemimpinan perempuan yang baik adalah fungsi perintah sebagai komunikator sudah sesuai dengan tugas,wewenang danfungsi sebagai seorang legislator. Fungsi konsultatif sebagai bentuk komunikasi dua arah yang memiliki feed back yang baik mengenai kebijakan tersebut. Fungsi partisipasi sebagai bentuk bukti peran nyata anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugas,wewenang dan fungsinya sebagai seorang legislator dalam Revisi Peraturan Daerah. Fungsi delegasi sebagai pelimpahan wewenang kepada salah satu anggota bawahan/pengikutnya. Fungsi partisipasi memiliki kelemahan pada kesibukan setiap Anggota DPRD Perempuan Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya sehingga terkadang adanya kegiatan diluar kantor yang membuat mereka harus meninggalkan rapat, sehingga hal ini harus ditegaskan lagi dan dihimbau bahwa kehadirannya sangat penting dalam setiap proses. Fungsi delegasi memiliki kelemahan pelimpahan kewenangan dalam pengawasan yang diwakilkan oleh anggota bawahan/pengikutnya membuat kurang terlihat perannya saat melaksanakan Revisi Peraturan Daerah,sehingga dalam melakukan tersebut harus benar-benar mereka sendiri yang mengawasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak.

The role of female members in meeting the needs, especially those of women, is not maximized, resulting in various issues such as sexual violence against women and children, inadequate gender mainstreaming, and limited implementation of local regulations in achieving gender-responsive policies. The objective of this research is to describe the role of female members of the Surabaya City Regional People's Representative Council (DPRD) in relation to their role in the creation of local regulations concerning the protection of children and women. This study utilizes a descriptive research method with a qualitative approach. The data analysis technique employed is purposive sampling.

The results regarding the four functions of utilizing effective female leadership roles are as follows: the command function as a communicator is in line with the duties, authorities, and functions as a legislator. The consultative function serves as a two-way communication with good feedback regarding the policies. The participatory function serves as evidence of the actual role of female members of the Surabaya City DPRD in carrying out their duties, authorities, and functions as legislators in the revision of local regulations. The delegation function involves the delegation of authority to a subordinate/follower. The participatory function has a weakness in the busy schedules of each female member of the Surabaya City DPRD, which sometimes leads to engagements outside the office that cause them to leave meetings. Therefore, it is important to emphasize and remind them that their presence is crucial in every process. The delegation function has a weakness in the transfer of supervisory authority to subordinates/followers, making their role less visible when implementing the revision of local regulations. Thus, they should personally oversee the implementation of these policies to ensure their effectiveness.