Jumlah kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengalami naik turun, namun tingkat kerugiannya terus meningkat setiap tahunnya. Salah satunya sebagaimana yang terjadi pada terdakwa Andri Wibawa melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. terkait kasus tindak pidana korupsi berupa pengadaan barang dan jasa. Majelis hakim melalui Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg memutuskan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan tunggal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan memerintahkan Terdakwa untuk dapat dibebaskan serta memulihkan hak-hak Terdakwa. Karena unsur-unsur pasal yang didakwakan belum terpenuhi, majelis hakim memberikan putusan bebas yang menguntungkan terdakwa. Dakwaan tunggal yang dibuat oleh JPU dan pemilihan pasal dinilai tidak cermat dan tidak teliti, serta penggunaan dakwaan tunggal dalam kasus ini tidak maksimal dikaitkan dengan perbuatan terdakwa. Akibat dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang tepat serta Majelis hakim tidak diperbolehkan untuk memberikan putusan yang melebihi pasal yang didakwakan maka dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan oleh Majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap.
Kata Kunci: Korupsi, Pengadaan, Eksaminasi.
The number of corruption cases in Indonesia is falling, but the rate of losses continues to rise every year. One of them, as happened to the accused Andri Wibawa through the decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg. related to the corruption crime case of procurement of goods and services. The judge's assembly, by decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg, ruled that the accused committed a corruption offence, as the accusation of the Prosecutor General (JPU) in a single indictment was not valid and convincing, and ordered the Accused to be released and to restore the rights of theaccused. As the elements of the alleged article were not fulfilled, the judge's assembly gave an independent ruling in favour of the accused. The single charges made by the JPU and the selection of articles are assessed inadequately and inappropriately, as well as the use of a single charge in this case is not maximum associated with the defendant's acts. As a result of the inadequate prosecution of the Prosecutor General and the judge's assembly was not allowed to give a judgment that exceeded the alleged article, the decision No. 56/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg which stated that the accused was exempted from the lawsuit by the Judge Assembly had a fixed legal force.
Keywords: Corruption, acquisition, examination.