KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK GUNA BANGUNAN DI WILAYAH LAUT KABUPATEN SIDOARJO
A LEGAL STUDY OF BUILDING USE RIGHTS IN THE SEA AREA OF SIDOARJO REGENCY
Kemajuan kinerja Kementrian ATR/BPN yang semakin baik, sehingga ditemukannya beberapa kasus, penerbitan sertifikat HGB di atas laut tetap terjadi, seperti yang ditemukan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan website Bhumi ATR/BPN terdapat wilayah laut seluas 258,15 hektare dengan NIB: 00182 dan 219,31 hektare dengan NIB: 00005 yang dimiliki oleh PT. Surya Inti Permata dan PT. Semeru Cemerlang seluas 152,36 ha dengan NIB: 00030 yang diduga memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan sejak tahun 1996.
Temuan-temuan HGB diatas perairan secara yuridis, laut memiliki status hukum yang berbeda dari daratan, sehingga penerapan rezim hak atas tanah yang berlaku di darat termasuk Hak Guna Bangunan tidak dapat serta-merta diberlakukan di wilayah perairan. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap validitas hukum sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan di atas laut, baik dari segi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur penerbitan, maupun status hukum wilayah tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dua pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach).
Hasil Penelitian ini, bahwa keabsahan penerbitan sertifikat HGB di pesisir sidoarjo adalah TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum yang berlaku (onrechtmatig). Meskipun secara administratif sertifikat tersebut pernah diterbitkan secara sah pada periode 1996-1999 ketika objeknya masih diklaim sebagai daratan tambak, kondisi faktual saat ini menunjukkan bahwa objek hak telah berubah menjadi wilayah perairan akibat abrasi.
Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Wilayah Laut, Masyarakat Pesisir, Kabupaten Sidoarjo.
The improving performance of the Ministry of ATR/BPN has led to the discovery of several cases where the issuance of HGB certificates over the sea continues, as was found in the coastal area of Sidoarjo Regency. According to the Bhumi ATR/BPN website, there are 258.15 hectares of sea area with NIB: 00182 and 219.31 hectares with NIB: 00005 owned by PT. Surya Inti Permata and PT. Semeru Cemerlang, covering an area of 152.36 hectares with NIB: 00030, is suspected of having held a Building Use Rights Certificate (HGB) since 1996.
The findings of HGB certificates over waters indicate that, legally, the sea has a different legal status from land. Therefore, the land rights regime applicable on land, including HGB, cannot be applied immediately to waters. This raises doubts about the legal validity of HGB certificates issued over waters, both in terms of compliance with laws and regulations, issuance procedures, and the legal status of the area.
This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, the two main approaches being the statutory approach (statutory approach) and the conceptual approach (conceptual approach).
The results of this study indicate that the validity of the issuance of HGB certificates on the Sidoarjo coast is INVALID and contrary to applicable law (onrechtmatig). Although administratively, the certificate was legally issued between 1996 and 1999, when the land was still claimed as a fishpond, the current factual situation indicates that the land has been converted into water due to abrasion.
Keywords : Building Use Rights (HGB), Marine Areas, Coastal Communities, Sidoarjo Regency.