Analisis Kewenangan Perbaikan Atas Putusan Salah Ketik Dalam Putusan Nomor 20P/HUM/2017

Authority Analysis of the Correction of Typo Verdict in Decision Number 20P/HUM/2017

     Pada tanggal 29 Maret 2017 Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang pada amarnya mengabulkan permohonan pemohon tentang keberatan hak uji materi jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Terdapat salah ketik pada Putusan Nomor 20P/HUM/2017 terkait permohonan hak uji materi tentang Peraturan DPD-RI Nomor 1 Tahun 2017 pada putusan nomor 20P/HUM/2017 dalam diktum ketiga amar putusan tersebut tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana pihak yang terlibat dalam perkara. Sejauh ini belum ada peraturan yang mengatur terkait pembetulan pada putusan salah ketik pada Mahkamah Agung di Indonesia

 
    Tujuan penelitian ini ialah (1) menganalisis kewenangan hakim dalam memperbaiki putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang salah ketik dan (2) menganalisis akibat hukum terhadap perbaikan putusan Nomor 20P/HUM/2017 yang salah ketik ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

      Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa putusan yang mengalami salah ketik tetap mempunyai keabsahan karena telah sesuai dengan prosedur penyusunan putusan namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dikaitkan dengan Putusan 20P/HUM/2017 maka seharusnya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap instansi yang bersangkutan. Namun setelah adanya masalah terhadap salah ketik pada putusan tersebut maka kekuatan eksekutorial putusan tersebut menjadi hilang meskipun putusan tetap mempunyai keabsahan. Kewenangan perbaikan putusan yang salah ketik tersebut  jika ditinjau dengan melihat proses minutasi putusan maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim telah berhenti setelah adanya penandatanganan putusan oleh Majelis Hakim dan Paniter Pengganti. Kewenangan perbaikan putusan salah ketik dapat dilakukan oleh Panitera Pengganti dan Panitera Muda Kamar yang bertugas atas pemeriksaan final kesesuaian putusan, unggah dokumen elektronik serta pengiriman salinan putusan. Kewenangan untuk melakukan perbaikan juga seharusnya ditambahkan dengan kewajiban menerbitkan surat keterangan perbaikan putusan sebagai bukti adanya perbaikan. Kedepannya diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang mekanisme perbaikan putusan yang terjadi kesalahan pengetikan sebagai bentuk kepastian hukum dan keseragaman prosedural. Diperlukan publikasi atas putusan yang salah sebelumnya sebagai bentuk perbandingan dengan putusan yang telah diperbaiki.

Kata Kunci : Kewenangan, Perbaikan Putusan, Salah Ketik Putusan.

      On March 29, 2017 the Supreme Court issued Decision Number 20P/HUM/2017 which is its grant granted the petitioner’s request regarding objections to the material test right to the leadership of the Regional Representative Council ofthe Republic of Indonesia. There is a typo Decision Number 20P/HUM/2017 related to the application for the right to test material concerning DPD-RI Regulation Number 1 of 20P/HUM/2017 in the third dictum the decision is written by the Regional Representative Council ofthe Republic of Indonesia as the party involved in the case. So far there has been no law governing retification of a typo in the Supreme Court in Indonesia.

    The purpose of this research was (1) to analyze the authority of judges in correcting wrongful decision Number 20P/HUM/2017 in term of statutory regulations in Indonesia. This research using a statutory, case abd conceptual approach. The legal material of this research consist of primary legal material, secondary legal material and non legal material.

    The result of research and discussion explain that decision that experience typographical error still have validity because they are in accordance with the procedure for drafting decision but do not have the executive power. Associated with Decision 20P/HUM/2017 then the decision should have binding legal force and have execute power over the relevant institution. But after a problem with a typo in the decision, the executive power of the disappears even tought the decision still has validity. The authority to correct the typographical decision if it is reviewed by looking at the decision minutation process, it can be concluded tha the authority of the judge has ceased after the signing of the decision by the Panel of Judges and Subtitute Panel. The authority to correct typographical decision can be carried out by the Subtitute Registrar and the Young Chamber Registrar who is in charge of the final examination of the suitability of the award, uploading electronic document and sending a copy of the decision. The authority to make repairs should also be added to the obligation to issue a statement of amendment to the decision as evidence of improvement. In the future, it is necessary to establish a regulation by the Supreme Court concerning the mechanism for correcting decision that occur in typos as a form of legal certainty and procedural uniformity. Publication of the previous wrong decision is needed as a comparison with the corrected decision.

Keywords:, Authority, Judgment Improvement, Wrong Type of Decision.