TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE PERKARA NOMOR : PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022

KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA  

JURIDICAL REVIEW REGARDING THE SETTLEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACEMENT IN RESTORATIVE JUSTICE

CASE NUMBER: PDM-19/SUKAMARA/EOH.2/08/2022 SUKAMARA STATE ATTORNEY

Restorative Justice merupakan pemulihan ikatan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap korbannya, serta memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab secara langsung. Dalam hal penyelesaian perkara pidana yang dapat dihentikan demi hukum, memiliki beberapa klasifikasi yaitu tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika. Salah satu kasus yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice yaitu penggelapan. Penggelapan diartikan sebagai menguasai barang atau sesuatu kepunyaan orang lain tetapi tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang melawan hukum, tetapi dalam penggunaanya digunakan secara melawan hukum seolah-olah miliknya. Dalam Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa belum sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah perkara yang dihentikan demi hukum telah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9 Ayat (5) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian pada Perkara Nomor: PDM-19/SUKAMARA/Eoh.2/08/2022, yaitu telah sesuai dengan konsep Restorative Justice akan tetapi, kurang sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf c dan Pasal 9 Ayat (5) PERJA Nomor 15 Tahun 2020, dalam hal syarat karena persyaratannya tidak dijelaskan secara terperinci, dan dalam proses pelaksanaannya terlambat mengantisipasi  kasus tersebut.

Kata Kunci :   Restorative Justice, Penggelapan, Kejaksaan