IMPLEMENASI PASAL 71 PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 2021 TERKAIT PEMASARAN PRODUK UMKM MELALUI PERDAGANGAN ELEKTRONIK PADA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 71 OF GOVERNMENT REGULATION NO. 7 OF 2021 REGARDING MARKETING OF MSME PRODUCTS THROUGH ELECTRONIC TRADING IN SAWAHAN DISTRICT, SURABAYA CITY

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perdagangan elektronik di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Pasal tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum yang mewajibkan pemerintah untuk memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur digital, pelatihan, promosi, serta perlindungan hukum guna meningkatkan daya saing UMKM di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelaku UMKM telah memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan marketplace, pemahaman terhadap regulasi hukum yang mendasarinya masih rendah. Kendala utama yang dihadapi meliputi minimnya literasi hukum dan digital, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 71 belum sepenuhnya optimal, dan merekomendasikan penguatan aspek hukum dalam bentuk sosialisasi regulasi serta peningkatan peran aktif pemerintah dalam memberikan fasilitasi hukum dan teknologi bagi pelaku UMKM.

Kata Kunci: UMKM, Perdagangan Elektronik, Implementasi Kebijakan, Pasal 71 PP No. 7 Tahun 2021.

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of Article 71 of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning the marketing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) products through electronic commerce in Sawahan District, Surabaya City. The regulation represents a legal policy that obliges the government to support MSMEs by providing digital infrastructure, training, promotion, and legal protection to enhance their competitiveness in the digital era. This research uses a qualitative approach with empirical legal research methods. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving MSME actors and local government officials. The findings reveal that although most MSME actors have utilized digital platforms such as social media and marketplaces, their understanding of the legal regulations is still limited. The main challenges identified are low levels of legal and digital literacy, limited infrastructure, and insufficient dissemination and assistance from the local government. The study concludes that the implementation of Article 71 is not yet optimal and recommends strengthening legal aspects through regulatory socialization and a more active role of the government in providing legal and technological support for MSMEs.

Keywords: MSMEs, Electronic Commerce, Policy Implementation, Article 71 of Government Regulation No. 7 of 2021.