Rumah Tahanan Negara dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rutan memiliki Tata tertib yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 bahwa pada Pasal 4 huruf H Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Praktiknya, masih ada narapidana atau tahanan yang melanggar aturan tersebut. Masalahnya, barang tersebut bisa masuk dalam Rutan Klas II B Bangkalan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran dan mengetahui faktor penyebab banyaknya Narapidana atau tahanan yang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol berhubungan dengan minuman keras serta upaya yang dilakukan oleh pihak Rutan dalam mengatasi pelanggaran.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis dengan informan dari anggota Rutan Klas II B Bangkalan, Narapidana atau Tahanan dan teman dari Narapidana atau Tahanan. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada proses penegakan hukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tidak menggunakan aturan yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013, narapidana atau tahanan wajib melakukan pemeriksaan awal oleh kepala keamanan lalu hasilnya disampaikan ke kepala Rutan, lalu Kepala Rutan atau Kepala Keamanan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa narapidana atau tahanan yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, lalu hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan serta harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksaan, namun petugas atau pegawai Rutan Klas II B Bangkalan hanya menggeledah ruangan dan melakukan penyitaan barang bukti, Faktor kendala atau penghambat proses penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor dari masyarakat, faktor kebudayaan. Faktor penyebab pelanggaran tidak hanya dari faktor psikologis, dukungan dari pihak luar tetapi juga dari ajakan teman, pengawasan yang kurang efektif, dan kerja sama pihak dalam rutan dengan pihak luar. Upaya mengatasi pelanggaran yaitu pihak rutan sendiri seharusnya mengambil tindakan tegas, perlu ada tambahan sarana atau fasilitas, lebih aktif melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan sebaiknya juga mengikuti seminar atau pendidikan atau pelatihan.

Kata kunci: rumah tahanan negara, pelanggaran, minuman keras

State detention centers can be found in Article 1 number 2 of Government Regulation Number 27 of 1983 concerning the Implementation of the Criminal Procedure Code. State Detention Center has the rules that listed in the Minister of Law and Human Rights Number 6 of 2013 that in Article 4 Letter H Every Prisoners and Detainee is prohibited from storing, making, carrying, distributing and consuming alcoholic beverages. In practice, there are still prisoners or detainees who violate the rules. With the amount of liquor entered into the Class II B  Detention Center in Bangkalan, so the problem the liquor could enter to the Class II B  Detention Center in Bangkalan. The purpose of this research is to find out the law enforcement process againts violators and to find out the factors that cause the prisoners and detainee who store, make, carry, distribute and consume alcoholic beverages then what the efforts made by detention center to overcome that violation.

This research is a sociologica juridical sudies the subject to collect data from the Class II B Detention Center in Bangkalan, Prisoners or Detainee and their Prisoners or Detainee’s friends. In conducting the data, the researcher used interview and documentation method. Then, the collected data were analyzed qualitatively.

The findings showed that in the process of law enforcement in imposing disciplinary action is not using the rules that written  in the Minister of Law and Human Rights Regulations Number 6 of 2013, prisoners or detainee are required to carry out an initial examination by the head of security, then the result will be report to the head of the detention center, after that the head of detention center made a team of examiners in charge examining prisoners or detainee who suspected of violating the rules, and the result of examination were written on the minutes examination with signed by Prisoners or Detainee and examination team. In contrast, officers in the Class II B Detention Center Bangkalan only searched the room and confiscated evidence, which is alcoholic beverages. The obstacles factor in law enforcement process are the factors of law enforcement, facilities, society and culture. Factors causing the violation are not only from psycological factor but also form “bad” friend invitation and lack of supervision. Meanwhile, the efforts to overcome these violations are the detention center should take decisive action, additional facilities, and more active socialization or conseling and also attend seminar, education or training.

Keywords: state prison, violation, liquor