ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NO: 59/PID.B/2021/PN LBH TERKAIT UNSUR KESENGAJAAN DALAM PASAL 351 AYAT (3) DAN PASAL 338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NO: 59/PID.B/2021/PN.LBH REGARDING THE ELEMENT OF INTENT IN ARTICLE 351 PARAGRAPH (3) AND ARTICLE 338 OF THE INDONESIAN PENAL CODE

Penelitian ini mengkaji secara yuridis penerapan unsur kesengajaan dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 59/Pid.B/2021/PN.LBH, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian bukan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, khususnya terkait pemenuhan unsur kesengajaan (opzet) untuk merampas nyawa korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori dolus eventualis, serta asas proporsionalitas sebagai pisau analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa serangan berulang pelaku terhadap bagian vital tubuh korban yang disertai dengan tindakan memastikan kematian korban menunjukkan terpenuhinya unsur kesengajaan dalam Pasal 338 KUHP. Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP oleh mayoritas majelis hakim dinilai kurang mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Sebaliknya dissenting opinion yang mengusulkan penerapan Pasal 338 KUHP dinilai lebih sejalan dengan asas keadilan substantif. Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi penafsiran terhadap unsur kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia demi menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. 

This study examines the legal application of the element of intent (opzet) in the verdict of the Labuha District Court, Case No. 59/Pid.B/2021/PN.LBH, which sentenced the defendant under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Penal Code (KUHP) for serious assault resulting in death, instead of Article 338 KUHP concerning murder. The main focus of this research is to assess the accuracy of the judges’ considerations in classifying the defendant’s actions, particularly regarding the fulfillment of the element of intent to take another person's life. This study employs a normative juridical method with a statutory approach, supported by the theory of dolus eventualis and the principle of proportionality as analytical tools. The findings indicate that the defendant’s repeated attacks on the victim’s vital body parts, along with actions to ensure the victim's death, fulfill the element of intent required by Article 338 KUHP. The application of Article 351 paragraph (3) KUHP by the majority of the judicial panel is considered inconsistent with the principle of proportionality in sentencing. Conversely, the dissenting opinion proposing the application of Article 338 KUHP aligns more closely with the principle of substantive justice. This study highlights the need for consistent interpretation of intent in Indonesian criminal law to uphold legal certainty and public sense of justice.