ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA SYARAT DAN KETENTUAN PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PT ARTHA DANA TEKNOLOGI

Negara Indonesia dalam hal pencantuman klausul baku pada syarat dan ketentuan dalam perjanjian pinjaman Indodana bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016  Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian pinjaman online Indodana dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku peminjam dana terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha dalam perjanjian pinjaman online PT.Artha Dana Teknologi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 6 sub umum angka 1 dan  2 pada perjanjian pinjaman online Indodana terkait perubahan informasi, syarat, kebijakan serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman online secara sepihak oleh Indodana bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 36 ayat (2) Huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku pengguna jasa keuangan pinjaman online Indodana dalam menangani sengketanya, dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

In Indonesia, the inclusion of standard clauses in the terms and conditions of the Indodana loan agreement is contrary to Article 18 paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 36 paragraph (2) Letter b of the Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. Indodana online loan agreement Standard clause in article 6 general sub numbers 1 and 2 on the terms and conditions of the Indodana online loan agreement. The purpose of this study is to analyze the conflict of norms of the inclusion of standard clauses in article 6 sub-general numbers 1 and 2 in the Indodana online loan agreement in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (1) letter g of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 36 paragraph (2) Letter b Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services and legal remedies that can be taken by consumers as borrowers of funds related to the inclusion of standard clauses regarding unilateral changes by business actors in the online loan agreement of PT.Artha Dana Teknologi based on applicable law in Indonesia. The results of the discussion show that in Article 6 sub-general numbers 1 and 2 of the Indodana online loan agreement regarding changes to information, terms, policies and provisions in the online loan agreement unilaterally by Indodana, it is contrary to or not in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (1) letter g of the Law. -Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 36 paragraph (2) Letter b Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Borrowing-Lending Services and Legal Efforts that can be taken by consumers as users of Indodana online loan financial services In handling the dispute, it can be pursued through litigation or non-litigation.