IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

IMPLEMENTATION OF RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) REHABILITATION PROGRAM IN SIDOHARJO VILLAGE JAMBON DISTRICT PONOROGO REGENCY

Rumah layak huni merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Akan tetapi, keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat berpenghasilan rendah belum mampu menempati rumah dengan kondisi yang memenuhi standar kelayakan. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menjalankan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan sasaran utama yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan perolehan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan program telah dirumuskan secara jelas dan diterapkan sesuai regulasi yang berlaku, meskipun masih terdapat kendala terkait kemampuan swadaya penerima bantuan. Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran dan jumlah unit tenaga lapangan memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan pembagian peran yang cukup jelas dan terkoordinasi, didukung oleh pembentukan KPB di tingkat masyarakat. Sikap para pelaksana pada umumnya mendukung pelaksanaan program dengan menunjukkan komitmen dan fleksibilitas di lapangan. Komunikasi antar organisasi telah berjalan cukup baik, namun komunikasi dengan masyarakat masih memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik turut memengaruhi implementasi program. Disarankan adanya penambahan tenaga pendamping serta peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi untuk mendukung keberhasilan program.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Rumah Tidak Layak Huni.

Housing is a fundamental need that must be fulfilled within a family. A house that meets health standards such as adequate ventilation, a strong building structure, proper lighting, and access to clean water and sanitation can create a more suitable environment for family growth and development. However, in reality, not everyone is able to meet housing needs due to economic limitations, which results in many households being unable to live in adequate housing conditions. To address this issue, the government implements the Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rehabilitation Program, which primarily targets low-income communities. Housing is a fundamental need that must be fulfilled within a family. A house that meets health standards such as adequate ventilation, a strong building structure, proper lighting, and access to clean water and sanitation can create a more suitable environment for family growth and development. However, in reality, not everyone is able to meet housing needs due to economic limitations, which results in many households being unable to live in adequate housing conditions. To address this issue, the government implements the Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Rehabilitation Program, which primarily targets low-income communities. This study aims to describe the implementation of the Rumah Tidak Layak Huni rehabilitation program in Sidoharjo Village, Jambon District, Ponorogo Regency. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the policy standards and objectives of the program have been clearly formulated and implemented in accordance with applicable regulations, although challenges remain regarding the self-help capacity of beneficiaries. In terms of resources, limitations in budget allocation and the number of field personnel affect the optimization of program implementation. The characteristics of the implementing organizations demonstrate relatively clear and coordinated role distribution, supported by the establishment of Kelompok Penerima Bantuan (KPB) at the community level. The attitudes of implementers generally support the program, as reflected in their commitment and flexibility in the field.

Keywords: Implementation, Public Policy, Rumah Tidak Layak Huni.