Implementasi Open Parliament Pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

IMPLEMENTATION OF THE OPEN PARLIAMENT IN THE PARLIAMENT OF THE PEOPLE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Kebutuhan tentang adanya keterbukaan informasi publik dari lembaga negara di Indonesia telah menghasilkan UU no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). DPR RI mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Open Parliament yang bertujuan untuk memberikan informasi seputar parlemen serta menjaring aspirasi masyarakat melalui sarana teknologi informasi. Open Parliament merupakan perwujudan dari tiga indikator utama dalam parlemen modern, yakni transparansi, teknologi informasi, dan representasi. Untuk menganalisis keberhasilan kebijakan Open Parliament, digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menganalisis pencapaian hasil akhir (outcomes) yang didasarkan pada proses perumusan kebijakan hingga pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, studi literatur, dan wawancara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori Merilee S. Grindle mengenai implementasi kebijakan. Bentuk realisasi kebijakan Open Parliament dapat ditinjau dari komitmen yang telah dibuat serta hasil yang telah terlaksana seperti beragam aplikasi penunjang keterbukaan informasi dengan berbasis teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapaet mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai kebijakan ini.

The need for public information disclosure from state institutions in Indonesia has passed Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The House of Representatives of the Republic of Indonesia implements a public information disclosure policy through the Open Parliament program which aims to provide information about parliament and capture people's aspirations through information technology means. Open Parliament is a manifestation of the three main indicators in a modern parliament, namely transparency, information technology and representation. To analyze the success of the Open Parliament policy, descriptive qualitative research methods are used by analyzing the achievement of the final results (outcomes) based on the process of policy formulation to policy implementation. Collecting data in this study used observation methods, literature studies, and in-depth interviews using Merilee S. Grindle's theoretical approach regarding policy implementation. The realization of the Open Parliament policy can be seen from the commitments that have been made and the results that have been implemented, such as various technology-based supporting applications for information disclosure. The purpose of this research is to be able to find out the extent to which policy implementation has been carried out and to provide insight to the public regarding this policy.