Pelanggaran Kesepakatan Nuklir Joint Comprehensive Plan of Action Oleh Iran Menurut Hukum Perjanjian Internasional

Iran's Nuclear Agreement Violation of the Joint Comprehensive Plan of Action Under International Law of Treaty

Perjanjian internasional merupakan sumber utama dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat dibuat antar negara maupun negara dengan organisasi internasional ataupun antar organisasi internasional. JCPOA lahir pada 14 Juli 2015 yang dicapai Iran bersama dengan negara anggota tetap DK PBB dan Jerman atau yang dikenal dengan nama P5+1 dengan tujuan utama yakni pengembangan nuklir Iran secara damai. Pihak-pihak dalam JCPOA memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Pasca keluarnya Amerika Serikat pada 8 Mei 2018 dan penerapan kembali sejumlah sanksi kepada Iran oleh Amerika Serikat, Iran kemudian melanggar ketentuan dalam JCPOA dalam hal pengembangan level uraniumnya yakni sebesar 4.5% yang seharusnya hanya 3.67% sesuai dengan ketentuan Article 28 JCPOA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status keanggotaan Iran terhadap JCPOA dan apa bentuk sanksinya pasca pelanggaram ketentuan level uranium tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dengan melakukan analisis terkait dengan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Iran tidak dapat menarik diri dari JCPOA akibat dari pelanggarannya tersebut. Sebaliknya, jika negara pihak lain dalam JCPOA merasa dirugikan atas pelanggaran Iran tersebut, maka mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui proses Dispute Resolution Mechanism sesuai ketentuan Article 36 dan 37 JCPOA. Sanksi yang dapat diberlakukan kepada Iran terkait dengan pelanggarannya yakni berupa sanksi-sanksi yang sebelumnya dicabut oleh negara P5+1 sebelum lahirnya JCPOA.

International agreements are the main source of international law. International agreements can be made between countries or countries with international organizations or between international organizations. JCPOA was born on July 14, 2015 by Iran alongside with the permanent members of the UN Security Council and Germany as known as P5+1 with the main goal of the peaceful of Iran’s nuclear development. The JCPOA’s parties have such an obligation to comply the provisions contained therein. After the United States withdrawal on May 8, 2018 and re-imposition some of sanctions against Iran by the United States, Iran breached the provision of JCPOA in terms of its uranium development level into 4.5% which is only 3.67% in accordance to Article 28 of JCPOA. Based on that, this study aims to find out what is the status of Iran’s ties to JCPOA and what is the form of sanctions after the breaching of its uranium development level. The research method of this study is using normative juridical and uses data collection techniques using literature study. By conducting an analysis related to the case, it can be concluded that Iran can’t withdraw itself from JCPOA after breaching it. However, if other disadvantaged parties of JCPOA because of this case, they can resolve this case through the Dispute Resolution Mechanism process in accordance to Article 36 and 37 of JCPOA. Sanctions that could be imposed on Iran related to this case is to re-imposition previous-lifted sanctions by the P5+1 before JCPOA.