ANALISIS YURIDIS DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1257K/PID.SUS/2016)

Analysis Of The Legal Opinion Of The Dissenting Judge On Verdict In The Criminal Case Of Corruption (Study Of Judgment No.1257K/Pid.Sus/2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 ditinjau dari teori turut serta dalam hukum pidana serta untuk mengetahui apakah proses penjatuhan putusan tersebut telah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Perkara ini berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah kawasan Gedung Olahraga Sudiang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.199.999.800,00. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, namun putusan tersebut disertai adanya dissenting opinion dari Ketua Majelis Hakim, Artidjo Alkostar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 belum sepenuhnya sesuai dengan teori turut serta medepleger dalam hukum pidana. Hal tersebut karena Terdakwa sebagai Ketua Tim Pengelola memiliki kontribusi penting dalam proses verifikasi, pengusulan, dan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang tidak berhak sehingga unsur kerja sama sadar dan pelaksanaan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP pada dasarnya telah terpenuhi. Selain itu, proses penjatuhan putusan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai judex juris sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, karena Mahkamah Agung dalam pertimbangannya cenderung melakukan penilaian ulang terhadap fakta dan pembuktian yang merupakan kewenangan judex facti. Oleh karena itu, dissenting opinion dalam putusan tersebut dinilai lebih sesuai dengan penerapan teori turut serta dan fungsi Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Turut Serta, Kasasi.

This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Judgment No. 1257 K/Pid.Sus/2016 from the perspective of the theory of complicity in criminal law, as well as to determine whether the process of rendering that judgment was consistent with the Supreme Court’s authority at the cassation level. This case concerns the payment of compensation for land in the Sudiang Sports Hall area, which resulted in financial losses to the state amounting to Rp3,199,999,800.00. In its decision, the Supreme Court granted the Defendant’s cassation petition and acquitted the Defendant of all legal charges; however, the decision was accompanied by a dissenting opinion from the Presiding Judge of the Panel, Artidjo Alkostar.

The research method used in this study is normative legal research employing a statutory approach and a case approach. The legal materials utilized consist of primary, secondary, and tertiary sources, analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the majority opinion of the Panel of Judges in Judgment No. 1257 K/Pid.Sus/2016 does not fully align with the theory of complicity (medepleger) in criminal law. This is because the Defendant, as the Head of the Management Team, played a significant role in the verification process, the proposal, and the payment of compensation to an unauthorized party; thus, the elements of conscious cooperation and joint execution as stipulated in Article 55(1) of the Criminal Code have essentially been met. Furthermore, the process of rendering the decision was also deemed not fully consistent with the Supreme Court’s authority as judex juris as stipulated in Article 253(1) of the Criminal Procedure Code, as the Supreme Court, in its reasoning, tended to re-evaluate the facts and evidence a function reserved for the judex facti. Therefore, the dissenting opinion in the decision is considered more consistent with the application of the theory of participation and the Supreme Court’s role in cassation proceedings.

Keywords: Corruption Offenses, Participation, Cassation.