ANALISIS YURIDIS PENETAPAN KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN DI HUTAN LINDUNG UNTUK PEMBANGUNAN FOOD-ESTATE

JURIDICAL ANALYSIS OF FOREST AREA FOR FOOD SECURITY IN PROTECTED FORESTS FOR FOOD-ESTATE DEVELOPMENT

Pemerintah membuka peluang pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk program ketahanan pangan melalui mekanisme penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021. Dimana Kawasan hutan lindung dapat dapat ditetapkan menjadi KHKP dengan syarat Kawasan hutan lindung tersebut sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung lagi, namun permasalahanya kriteria dari hutan lindung yang tidak berfungsi lindung tidak dijelaskan dalam pengaturan tersebut, Sehingga hal ini akan mengancam kerusakan lingkungan dan meningkatnya deforestasi di wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dapat dilakukan dikawasan hutan lindung yang masih berstatus Kawasan hutan lindung namun tidak lagi dapat memberikan manfaatnya lagi sebagai penyagga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah kondisi factual nya sudah mengalami degradasi, terbuka, dan hilangnya tegakan pohon didalamnya yang dapat diakibatan oleh pemberian perizinan untuk menggunakan Kawasan hutan seperti melalui Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Perbuatan Melawan Hukum seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, tambang illegal dan perambahan terhadap Kawasan hutan.

The government has opened opportunities for the utilization of protected forest areas for food security programs through the mechanism of designating Forest Areas for Food Security (KHKP), as regulated in Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021. Protected forest areas can be designated as KHKP on the condition that they no longer fully serve their protective functions. However, the criteria for determining when a protected forest no longer serves its protective function are not clearly defined in the regulation. This lack of clarity poses a threat to environmental damage and increased deforestation across Indonesia. This research uses a normative juridical method with a statutory approach and prescriptive analysis. The results show that the designation of forest areas for food security can be applied to protected forest areas that, while still officially designated as protected forests, can no longer provide their essential environmental services such as water regulation, flood prevention, erosion control, saltwater intrusion prevention, and soil fertility maintenance. These conditions typically arise due to degradation, deforestation, and the loss of tree cover, which may result from the issuance of permits for forest area utilization, such as Forest Area Utilization Approvals, Forest Area Utilization Licenses, or illegal activities such as illegal logging, forest burning, illegal mining, and forest encroachment.