TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN(STUDI KASUS PUTUSAN No 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr)

JURIDICAL REVIEW OF CANCELLATION OF A MARRIAGE IN A POLYGAMIC MARRIAGE WITHOUT COURT PERMISSION  (CASE STUDY OF DECISION No.0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr)

Perkawinan merupakan peristiwa sosial juga memiliki dimensi hukum. Perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan untuk terjadinya poligami. Hukum positif di Indonesia memberikan syarat untuk melakukan perkawinan poligami , termasuk mengenai status hukum perkawinan sebelumnya, akibat dari tidak terpenuhinya syarat tersebut adalah batalnya perkawinan poligami yang dilakukan. Pada putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr majelis hakim memberikan pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat tetapi justru tidak mengabulkan petitum dari penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan dari sudut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui lebih dalam analisa yuridis dari pertimbangan hakim terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan telaah mendalam dari isu hukum yang kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai dengan peraturan perundang-undangan sebagai lex superiori. Pada putusan No 0568/Pdt.G/2015 PA Pbr para tergugat menggunakan alat bukti  selain surat yaitu pengakuan, tetapi majelis hakim kemudian tidak menganggap bukti pengakuan tersebut sebagai bukti yang membenarkan dalil gugatan.

 Apart from being a social event, marriage also has a legal dimension. Marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. Marriage in Indonesia basically adheres to the principle of monogamy, but it is not absolute because it is still possible for polygamy to occur. Positive law in Indonesia provides conditions for conducting polygamous marriages, including regarding the legal status of previous marriages, the result of not fulfilling these conditions is the cancellation of polygamous marriages. In decision No. 0658 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr, the panel of judges gave a confession justifying the plaintiff's claim but did not grant the plaintiff's petitum. This study aims to find out more about judges 'considerations of marriage annulment from the perspective of Law No. 1 of 1974 on Marriage and to find out more in the juridical analysis of judges' considerations of laws on marriage. This study uses a normative juridical method using a statutory approach (statute approach and case approach). The types of legal materials used include primary, secondary and non-legal materials. The collection technique used is by means of literature study of sources. Legal sources The analysis technique is used by conducting an in-depth study of legal issues which are then linked to sources of legal material and assessed by statutory regulations as lex superiori In decision No. other than a letter, namely a confession, the panel of judges then did not consider the evidence of the confession as evidence that justifies the argument for the claim.