Efektifitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2027 Tentang Pemilihan Umum

The Effectiveness of the Surabaya City Election Supervisory Body (Bawaslu) in Handling General Election Violations Reviewed from Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections

Abstrak

Efektifitas Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Surabaya.

Bambang Ndaru Setioko

Warga negara Indonesia dan setiap individu memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya dengan prinsip dasar mencakup langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), yang artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara datang sendiri ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih sendiri calon pilihannya. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi syarat hak pilih misalnya usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, tanpa diskriminasi. Bebas, pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi dari pihak manapun, Rahasia,  pilihan pemilih tidak boleh diketahui orang lain; dilakukan di bilik suara tertutup. Jurdil atau Jujur dan Adil, artinya proses pemilihan umum dilakukan dengan kejujuran semua pihak, dari penyelenggara, peserta pemilu, sehingga semua peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi atau keberpihakan dari penyelenggara. Untuk mencapai itu Bawaslu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum. Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memiliki tugas dan wewenang :

1.     Mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.

2.     Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu.

3.     Menyusun dan melaksanakan pedoman pengawasan pemilu.

4.     Menindaklanjuti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana pemilu.

5.     Memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait atas temuan pelanggaran.

Kata kunci: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Abstrak

The Effectiveness of the Election Supervisory Body in Handling Election Violations in the City of Surabaya.

Bambang Ndaru Setioko

Indonesian citizens and every individual have the same rights in determining their choice with the basic principles including direct, general, free, secret, honest, and fair (Luber Jurdil), which means that voters cast their votes directly without intermediaries coming to the polling station (TPS) and choosing their own candidate of choice. General means that all citizens who meet the voting requirements, for example, are at least 17 years old or married, without discrimination. Free, voters are free to determine their choice without pressure, coercion, or intimidation from any party, Secret, voters' choices must not be known to others; carried out in a closed voting booth. Jurdil or Honest and Fair, meaning that the general election process is carried out with honesty from all parties, from the organizers, election participants, so that all election participants receive the same treatment, without discrimination or bias from the organizers. To achieve this, Bawaslu must refer to the applicable laws and regulations, namely the General Election Supervisory Body. Bawaslu was formed based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and has the following duties and authorities:

1. Supervising the implementation of elections at all levels.

2. Following up on reports of alleged election violations.

3. Preparing and implementing election supervision guidelines.

4. Following up on administrative violations and criminal violations of the election.

5. Providing recommendations to related institutions on findings of violations.

Keywords: The Election Supervisory Body (Bawaslu) has an important role in implementing supervision of the implementation of the General Election.