TINJAUAN YURIDIS JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017

JURIDICAL REVIEW OF THE DURATION AND EXTENSION OF EMPLOYMENT AGREEMENTS INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN LAW NUMBER 18 OF 2017

Dalam suatu perjanjian kerja PMI terdapat klausula-klausula yang harus dicantumkan didalamnya, salah satunya terkait dengan jangka waktu perjanjian kerja PMI dengan pemberi kerja. Ketentuan mengenai jangka waktu dan perpanjangan perjanjian kerja PMI disebutkan dalam Pasal 16 UU PPMI. Dalam Pasal 16 UU PPMI ini tidak menyebutkan pembatasan jangka waktu dan perpanjangan perjanjian kerja PMI sebagaimana undang-undang terdahulu yaitu pada Pasal 56 ayat (1) UU PPTKILN. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis ratio legis perubahan Pasal 56 ayat (1) UU PPTKILN menjadi Pasal 16 UU PPMI yang menghilangkan pembatasan jangka waktu dan perpanjangan perjanjian kerja PMI, serta menganalisis akibat hukum pada perjanjian kerja PMI sebelum berlakunya Pasal 16 UU PPMI. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan memahami ratio legis perubahan Pasal 56 ayat (1) UU PPTKILN menjadi Pasal 16 UU PPMI serta akibat hukum pada perjanjian kerja PMI sebelum berlakunya Pasal 16 UU PPMI.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan teknik analisis preskriptif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi teleologis. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Ratio legis dari UU PPMI adalah salah satunya untuk menyesuaikan dengan International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), yang salah satunya tidak menentukan pembatasan jangka waktu dan jumlah perpanjangan pada perjanjian kerja pekerja migran. Akibat hukum pada perjanjian kerja PMI sebelum berlakunya Pasal 16 UU PPMI bahwasanya perjanjian kerja PMI tetap mengikat para pihak.

Kata kunci: Jangka waktu, Perpanjangan, Perjanjian Kerja, Pekerja Migran Indonesia, Ratio Legis.

In a PMI work agreement there are clauses that must be included, one of which is related to the duration of the PMI work agreement with the employer. Provisions regarding the period and extension of the PMI work agreement are stated in Article 16 of the PPMI Law. Article 16 of the PPMI Law does not mention time limits and extensions of PMI work agreements as in the previous law, namely in Article 56 paragraph (1) of the PPTKILN Law. The issues raised in this study are to analyze the ratio legis of changes in Article 56 paragraph (1) of the PPTKILN Law to Article 16 of the PPMI Law which removes the time limit and extension of the PMI work agreement, as well as analyzes the legal consequences of PMI work agreements prior to the entry into force of Article 16 of the Law. The purpose of this study is to find out, analyze and understand the ratio legis of changes in Article 56 paragraph (1) of the PPTKILN Law to Article 16 of the PPMI Law and the legal consequences of the PMI work agreement before the enactment of Article 16 of the PPMI Law.

This type of research is normative research using statute, conceptual and historical approaches. To solve the problems in this study, it is necessary to use prescriptive analysis techniques using grammatical interpretation, historical interpretation and teleological interpretation. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the ratio legis of the PPMI Law is one of them to comply with the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (International Convention Concerning the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families), one of which does not specify limitations on the duration and number of extensions to migrant workers' work agreements. The legal consequences of the PMI work agreement before the entry into force of Article 16 of the PPMI Law was that the PMI work agreement remained binding on the parties.

Keywords: Period, Extension, Work Agreement, Indonesian Migrant Workers, Ratio Legis.