PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Legal Protection For Workers Based On Unwritten Employment Agreement After the Enactment of Law Number 11 Year 2020

Problematika Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada  bab IV, berdampak pada perubahan isi, salah satunya penghapusan atau dihilangkannya ayat (2) pasal 57 dalam UU ketenagakerjaan yang mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) yang dibuat tidak tertulis dapat dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).  Sehingga terbentuk isu kekosongan hukum mengenai perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT tersebut yang dapat melemahkan posisi pekerja.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan  oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian tidak tertulis. Menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis.

Hilangnya pasal yang mengatur adanya perubahan status pekerja PKWT menjadi pekerja PKWTT karena adanya perjanjian tidak tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan kedudukan pekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis semakin lemah dari sebelumnya. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya hukum oleh pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja tidak tertulis yaitu dengan melakukan perundingan dengan perusahaan dan diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja bersama (PKB). Upaya lain yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengajuan perubahan undang-undang melalui Dewan Perwakilan Rakyat dengan memasukkan kembali klausul terkait perubahan status PKWT menjadi PKWTT apabila melakukan perjanjian kerja secara tidak tertulis. Sehingga diharapkan terdapat jaminan atau kepastian hukum bagi pekerja.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PKWT, Perjanjian Kerja Tidak tertulis

Amendment of Law Number 13 of 2003 concerning  Employment becomes part of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in CHAPTER IV, it has an impact on changes in content, one of which is the abolition or omission of paragraph (2) article 57 in employment Law which regulates a work agreement for a certain time (PKWT) which made unwritten can be declared as a work agreement for a certain time (PKWTT). so that the issue of a legal vacuum is formed regarding status change of PKWT workers to PKWT workers which can weaken the position of workers.

This study aims to find out and analyze how the legal protection for workers who work based on an unwritten agreement after the enactment of the Job Creation Law number 11 of 2020 and what legal remedies can be taken by workers who work based on an unwritten agreement. by using a normative research method by taking a statutory approach and a historical approach.

The abolition of the article that regulates the change in the status of PKWT workers to PKWTT workers because of the unwritten agreement in the Job Creation Law, making the position of workers based on unwritten agreements are weaker than before. Therefore, legal remedies that can be taken by workers who work based on an unwritten work agreement are by negotiating with the company and realized in the form of a collective labor agreement (PKB). Other effort can be made by propose changes to the law through the House of Representatives (DPR)  by re-entering the clause related to changing the status of PKWT to PKWTT if make an unwritten work agreement. So it is hoped that there will be guarantees or legal certainty for workers

Keywords : Legal Protection, PKWT, Unwritten Agreement Of Works.