Makna Klausul “Keadaan Yang Sangat Perlu” Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian Dalam Penggunaan Diskresi Kepolisian 

THE MEANINThe meaning of the Cause “Circumtances of Urgent Necessity” Under Article 18 (2) of the Indonesian Police Law in the Exercise of Police Discretion 

Penelitian ini meneliti tentang permasalahan kekaburan makna klausul “keadaan yang sangat perlu” Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian sebagai syarat penggunaan wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat Kepolisian. Fokus utama penelitian ini yaitu kekaburan makna klausul “keadaan yang sangat perlu” sebagai syarat penggunaan diskresi serta kriteria klausul “keadaan yang sangat perlu” pada pengunaan diskresi kepolisian. Tidak adanya penjelasan terkait makna dan kriteria klausul “keadaan yang sangat perlu” menyebabkan pasal tersebut menjadi pasal multitafsir dan menyebabkan kurang optimalnya penegakan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kekaburan norma makna “keadaan yang sangat perlu” pada pasal 18 ayat (2) sebagai syarat penggunaan diskresi serta kriteria “keadaan yang sangat perlu” pada penggunaan diskresi kepolisian. Hasil penelitian menujukkan klausul “keadaan yang sangat perlu” Pasal 18 ayat (2) merupakan norma yang kabur karena tidak disertai dengan makna serta kriteria “keadaan yang sangat perlu” pada penggunaan diskresi kepolisian

This study examines the ambiguity of the clause "circumstances of urgent necessity" as stipulated in Article 18 paragraph (2) of the Indonesian Police Law, which serves as a prerequisite for the exercise of police discretionary authority. The primary focus of this research is the ambiguity surrounding the meaning of the clause "circumstances of urgent necessity" as a condition for the exercise of police discretion, as well as the criteria governing its application. The absence of a statutory explanation regarding the meaning and criteria of the clause has rendered the provision susceptible to multiple interpretations, thereby reducing the effectiveness of law enforcement. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The objective of this study is to analyze the ambiguity of the legal norm concerning the meaning of the clause "circumstances of urgent necessity" under Article 18 paragraph (2) as a prerequisite for the exercise of police discretion and to identify the criteria for its application. The findings indicate that the clause "circumstances of urgent necessity" under Article 18 paragraph (2) constitutes an ambiguous legal norm because the provision does not provide either a definition or criteria governing its application in the exercise of police discretion.