Jaminan Produk Makanan Halal Pedagang Kaki Lima di Kawasan Religi Sunan Ampel Perspektif Undang-Undang NO. 33 Tahun 2014

Assurance of Halal Food Products for Street Vendors in the Sunan Ampel Religious Area Perspective of Law NO. 33 of 2014

Kawasan religi Sunan Ampel merupakan salah satu tempat yang dilabeli pariwisata halal di Indonesia khususnya di Surabaya. Pariwisata halal merupakan satu wahana atau hiburan bagi masyarakat yang dimana isinya wahana yang didalamnya ada unsur agama dari tempat makam hingga tempat hiburan dengan suasana islami. Tentu pariwisata halal harus menjamin kehalalan dari dalam keseluruhan kawasan pariwisata halal, mulai dari lokasi hingga produk konsumsi. Kehalalan di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang sampai peraturan pemerintah serta fatwa ulama. UU No. 33 tahun 2014 salah satu peraturan yang berisi terkait hal yang menyangkut sertifikasi halal dan didalamnya diatur untuk kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha makro dan mikrodi seluruh Indonesia. Pedagang kaki lima termasuk dalam pelaku usaha mikro yang harusnya wajib untuk sertifikasi halal, namun sesuai data observasi dan pengamatan yang dilakukan pada pedagang kaki lima di kawasan religi Sunan Ampel masih banyak pedagang kaki lima yang belum faham ataupun belum mengerti terkait sertfikasi halal. Dibuktikan dengan bahan yang masih samar karena belum tahu kejelasan bahan yang digunakan mulai dari proses penyembelihan yang belum jelas, penamaan produk yang masih mengandung kekufuran dan kebatilan, kebersiahan yang beberapa pedagang yang belum terjamin sesuai dengan aturan regulasi yang ada pada UU. No. 33 tahun 2014 dan regulasi yang berkaitan dengan sertifikasi halal

The Sunan Ampel religious area is one of the places labeled as halal tourism in Indonesia, especially in Surabaya. Halal tourism is a vehicle or entertainment for the community in which there are religious elements from tombs to entertainment venues with an Islamic atmosphere. Of course halal tourism must guarantee the halalness of the entire halal tourism area, from location to consumption products. Halal in Indonesia has been regulated by the government through laws to government regulations and clerical fatwas. Law No. 33 of 2014 is one of the regulations that contains matters relating to halal certification and regulates the obligation of halal certification for macro and micro businesses throughout Indonesia. Street vendors are included in micro businesses that should be mandatory for halal certification, but according to observation data and observations made at street vendors in the Sunan Ampel religious area, there are still many street vendors who do not understand or do not understand halal certification. As evidenced by the ingredients that are still vague because they do not know the clarity of the ingredients used, starting from the unclear slaughter process, naming products that still contain kufr and falsehood, the hygiene of some traders that has not been guaranteed in accordance with the rules of the existing regulations in Law. No. 33 of 2014 and regulations relating to halal certification.