Analisis Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dalam Upaya Penyelarasan RTRW Dengan Kebijakan Penetapan Lahan Sawah Yang Dilindungi

Analysis of the Authority of the Mojokerto District Government in Aligning the Regional Spatial Plan (RTRW) with the Policy on the Designation of Protected Paddy Fields

Meningkatnya kebutuhan lahan akan menyebabkan banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan. Untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan lahan sawah yang dilindungi. Tujuannya agar lahan pertanian tidak menyusut, sehingga ketahanan pangan dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kebijakan penetapan lahan sawah yang dilindungi. Ketidaksesuaian antara RTRW dengan peta LSD yang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 menimbulkan hambatan dalam pemanfaatan ruang dan berdampak pada kepastian hukum dan investasi daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah menyelaraskan antara perlindungan lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam rangka menyeimbangkan perlindungan lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dengan kebutuhan pembangunan daerah, penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kewenangan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan untuk memastikan kewenangan dan koordinasi antar tingkat pemerintahan.

The increasing demand for land has led to the widespread conversion of agricultural areas. To reduce the rate of agricultural land conversion, the central government issued a policy on Protected Paddy Fields. The aim is to prevent the reduction of agricultural land, thereby enhancing food security. This study aims to analyze the authority of the Mojokerto District Government in aligning its Regional Spatial Plan (RTRW) with the policy on the designation of Protected Paddy Fields. The inconsistency between the RTRW and the LSD (Protected Paddy Fields) map, as stipulated in the Decree of the Minister of ATR/BPN Number 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, creates obstacles in spatial utilization and affects legal certainty and regional investment. This research employs a juridical-empirical method to examine how local governments reconcile the protection of paddy fields for food security with regional development needs. In order to balance paddy field protection with regional development, this study emphasizes the importance of harmonizing authority and strengthening coordination between levels of government to ensure legal clarity and sustainable land use governance.