Analisis Proses Kenaikan Jenjang Pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (Studi Pada Sub Bagian Persidangan, Risalah, dan Humas di Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo).

Analysis Of The Process Of Level Advancement In Functional Positions Of Public Relations (Study On Sub Section Of Trials, Minutes And Public Relations At The DPRD Secretariat Of Sidoarjo District). 

Pada penelitian ini membahas mengenai analisis proses kenaikan jenjang pada jabatan fungsional pranata humas (studi pada Sub Bagian Persidangan, Risalah, Dan Humas Di Sekretariat Kabupaten Sidoarjo), pejabat fungsional yang diangkat dalam penelitian yaitu ibu Diana kholida Hasan, S. Sos selaku Pejabat fungsional pranata humas ahli pertama yang akan naik jenjang jabatan ke pranata humas ahli muda. Kenaikan jabatan fungsional salah satu aspek penting dalam pengembangan karier pegawai di suatu organisasi pemerintah. Selain itu, kenaikan jabatan ini sebagai jalan untuk mendorong motivasi kerja dan meningkatkan produktivitas para pegawai. Namun dalam penelitian ini ditemukannya permasalahan yang dialami oleh pranata humas yang bersangkutan yaitu keterlambatan kenaikan jenjang jabatan fungsional yang memakan waktu kurang lebih 2 tahun lamanya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tahapan proses kenaikan jenjang pada jabatan fungsional pranata humas (studi pada Sub Bagian Persidangan, Risalah, Dan Humas Di Sekretariat Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan focus penelitian yaitu pengusulan daftar usulan penetapan angka kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, uji kompetensi, dan kenaikan jabatan fungsional yang mana dalam setiap tahapan memiliki narasumber yang berbeda antara lain, Diana kholida hasan, S. Sos. selaku Pejabat fungsional pranata humas ahli pertama, Yanti Dyah harsono, S.sos. M.Si. pranata humas ahli madya selaku anggota tim Penilai angka kredit Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Jawa Timur, Nur Indriani A. S.STP. selaku analis kepegawaian ahli muda Badan kepegawian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Daddy Liberty A, SH. MH. Selaku assessor SDM aparatur ahli muda Kantor Regional II Badan Kepegawaian Nasional Surabaya. Serta pengumpulan data berupa obersevasi, wawancara dan dokumentasi. Di sisi lain Terdapat batasan penelitian, dikarenakan narasumber diluar Daerah.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwasannya terdapat kendala dalam tahapan yang meliputi pengusulan daftar usulan penetapan angka kredit yang mana dalam hal ini tahapan pengusulan dupak memiliki beberapa alur kegiatan yang harus dilakukan oleh pranata humas yang bersangkutan. Dalam hal ini pembuatan dupak yang dilakukan dengan menambah jam kerja yang menyebabkan dupak sendiri menjadi menumpuk. Di sisi lain, tahapan pengusulan dupak sendiri memiliki pedoman yang menentukan waktu pengusulan tersebut, namun pranata humas yang bersangkutan tidak memahami waktu tersebut dan menunggu infromasi dari tim penilai untuk melakukan pengusulan dupak.

Tahapan penilaian dan penetapan angka kredit terdapat kendala yang dialami oleh pranata humas yang bersangkutan, dalam hal ini penilaian dan penetepan angka kredit yang dilakukan cenderung memakan waktu yang sangat lama hingga mememakan waktu kurang lebih 5 bulan lamanya. Dengan kata lain, waktu pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit sendiri berbeda dengan waktu yang sudah ditetapkan yaitu 14 hari kerja. Dari kendala tersebut, keterlambatan kenaikan jenjang jabatan disebabkan karena penilaian dan penetapan angka kredit yang sangat lama.

Tahapan uji kompetensi sendiri menjadi salah satu factor terhadap keterlambatan kenaikan jenjang jabatan yang dialami oleh pranata humas yang bersangkutan ini, dalam tahapan ini pelaksanaan yang dilakukan di kementrian komunikasi dan infromasi public yang mana dalam hal ini dari penetepan angka kredit di tahun 2021 pelaksanaan uji kompetensi sendiri dilaksanakan pada tahun 2023 yang mana dalam hal ini waktu terdapat jeda pada tahun 2022 yang berdampak pada keterlambatan kenaikan jenjang pranata humas yang bersangkutan.

Saran yang diberikan dari penelitian ini yaitu, untuk bagian kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo diharapkan untuk membuat jadwal untuk pejabat fungsional atau pejabat yang akan melakukan kenaikan jabatan, supaya dapat menjad acuan atau memiliki prioritas untuk kegiatan kenaikan jabatan. Serta untuk BKD kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat mengikut sertakan pranata humas ahli muda untuk mengikuti sertifikasi keahlian teknis penilaian angka kredit, sehingga penilaian dan penetapan angka kredit bisa berasal dari kabupaten/Kota. Dengan demikian pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit dapat diintervensi oleh BKD Kabupaten Sidoarjo jika terjadi keterlamabatan pada penilaian dan penetapan angka kredit di Kabupaten Sidoarjo.

In this research, we discuss the analysis of the process of promotion to functional positions in public relations institutions (study in the Sub-Division of Trials, Minutes and Public Relations at the Sidoarjo Regency Secretariat), the functional official appointed in the research is Mrs. Diana Kholida Hasan, S. Sos as the functional official of the institution The first public relations expert to be promoted to junior expert public relations officer. Promotion to a functional position is an important aspect in developing an employee's career in a government organization. Apart from that, this promotion is a way to encourage work motivation and increase employee productivity. However, in this research, problems were found experienced by the public relations officers concerned, namely delays in promotion to functional positions which took approximately 2 years.

The aim of this research is to describe the stages of the process of promotion to functional positions in public relations institutions (study of the Sub-Section of Trials, Minutes and Public Relations at the Sidoarjo Regency Secretariat). This research itself uses a descriptive research method with a qualitative approach with a research focus, namely proposing a list of proposals for determining credit numbers, assessing and determining credit numbers, competency tests, and promotions to functional positions, where at each stage there are different sources, including, Diana Kholida Hasan, S. Sos. as the first functional official of the expert public relations agency, Yanti Dyah Harsono, S.sos. M.Sc. middle expert public relations officer as a member of the credit score assessment team for the East Java Province Communication and Information Service, Nur Indriani A. S.STP. as young expert personnel analyst at the Sidoarjo Regency Regional Personnel Agency, Daddy Liberty A, SH. MH. As an HR assessor for young expert personnel at Regional Office II of the Surabaya National Civil Service Agency. As well as data collection in the form of observations, interviews and documentation. On the other hand, there are research limitations, because the sources are outside the region.

The results of this research describe that there are obstacles in the stages which include proposing a list of proposals for determining credit figures, in which case the dupak proposal stage has several activities that must be carried out by the public relations institution concerned. In this case, the making of dupak is done by increasing working hours which causes the dupak itself to pile up. On the other hand, the dupak proposal stage itself has guidelines that determine the time for the proposal, but the public relations officials concerned do not understand this time and are waiting for information from the assessment team to make the dupak proposal.

In the stages of assessing and determining credit numbers there are obstacles experienced by the public relations agency concerned, in this case the assessment and determining credit numbers tends to take a very long time, taking approximately 5 months. In other words, the time for carrying out the assessment and determining the credit score itself is different from the time that has been set, namely 14 working days. Of these obstacles, delays in promotion to position are caused by the assessment and determination of credit figures taking a very long time.

The competency test stage itself is one of the factors in the delay in promotion to position experienced by the public relations officer concerned. In this stage, the implementation is carried out at the Ministry of Communication and Public Information, in this case from determining credit figures in 2021, the implementation of the competency test itself. implemented in 2023, in which case there is a gap in 2022 which has an impact on delays in promotion to the level of the public relations officer concerned.

The advice given from this research is that the civil service section of the Sidoarjo Regency DPRD Secretariat is expected to make a schedule for functional officials or officials who will carry out promotions, so that they can serve as a reference or have priority for promotion activities. And for the Sidoarjo district BKD, it is hoped that it can include young expert public relations officers to take part in technical expertise certification for assessing credit numbers, so that the assessment and determination of credit numbers can come from the district/city. Thus, the implementation of the assessment and determination of credit figures can be intervened by the Sidoarjo Regency BKD if there is a delay in the assessment and determination of credit figures in Sidoarjo Regency.