IMPLEMENTASI TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL (STUDI MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN HIBAH DI BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKR ETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR) 

IMPLEMENTATION OF PROCEDURES FOR BUDGETING, IMPLEMENTATION AND ADMINISTRATION, REPORTING AND RESPONSIBILITY AS WELL AS MONITORING AND EVALUATION OF GRANTS AND SOCIAL ASSISTANCE (STUDY OF MONITORING AND EVALUATION OF GRANTS AT THE WELFARE ADMINISTRATION BUREAU OF GRANTS OF THE WORLD'S PEOPLE'S WELFARE)

Implementasi monitoring dan evaluasi bantuan hibah tidak lepas dari suatu permasalahan atau hambatan, yakni yang pertama tidak sesuainya volume. Ini disebabkan karena monitoring yang dilakukan pegawai Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat tidak efektif dengan hanya melakukan pengambilan gambar saja (dokumentasi) dan yang kedua tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang disepakati dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ketika pelaksanaan evaluasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen dalam (Albi, 2018), penelitian kualitatif bersifat deskriptif ialah tulisan bersifat naratif yang dituangkan oleh peneliti untuk mendeskripsikan suatu obyek, setting sosial atau fenomena. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menurut Van Metter dan Van Horn (1975) dalam (Suparno, 2017) memformulasikan ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu (1) Standar dan Tujuan Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Komunikasi, (4) Disposisi Implementor, (5) Karakter  Lembaga Pelaksana dan (6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.

Hasil penelitian dari penelitian ini, yaitu 1) Standar dari implementasi kebijakan dana hibah ini ialah SOP (Standar Operasional Prosedur). Tujuan program hibah ini adalah melindungi pihak penerima dari kemungkinan risiko sosial. 2) SDM (Sumber Daya Manusia) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat tidak memiliki cukup potensi dalam menilai ketercapaian tujuan pelaksanaan program saat monitoring. 3) Biro Administrasi Kesejateraan Rakyat mengingatkan Lembaga untuk menyerahkan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) secara langsung dan tidak langsung. 4) Banyak Lembaga yang tidak mengumpulkan LPJ (Lembar Pertanggungjawaban) ketika pelaksanaan monev (monitoring dan evaluasi). 5) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat sebagai penanggung jawab administrasi Dana Hibah, pencairan bantuan hibah, melakukan peninjauan lapangan, monitoring serta evaluasi. 6) Lembaga penerima hibah merasa terbantu dengan adanya program bantuan hibah ini. Saran yang diberikan peneliti untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan adalah 1) Perlu adanya pelatihan (training) pelaksanaan monitoring untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai Biro Administrasi kesejahteraan Rakyat dalam melakukan monitoring dengan baik dan benar. 2) Memberikan pendampingan khusus dan melakukan sosialisasi terkait penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Kata Kunci : Dana Hibah, Monitoring, Evaluasi

The implementation of monitoring and evaluation of assistance cannot be separated from a problem or obstacle, namely that the first is not in accordance with the volume. This is because the monitoring carried out by employees of the People's Welfare Administration Bureau is not effective by taking pictures only (documentation) and secondly it is not in accordance with the RAB (Expenditure Budget) agreed in the NPHD (Regional Grant Agreement Manuscript) during the evaluation. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. According to Bodgan and Biklen in (Albi, 2018), qualitative research is descriptive in nature which is a narrative of a research object to describe a social background or phenomenon. The theory used in this research, namely according to Van Metter and Van Horn (1975) in (Suparno, 2017) formulates that there are 6 (six) variables that affect the results of policy implementation, namely (1) Standards and Policy Objectives, (2) Resources , (3) Communication, (4) Disposition of Implementors, (5) Character of Implementing Institutions and (6) Social, Economic and Political Conditions.

The results of this research, namely 1) The standard of the implementation of this grant policy is the SOP (Standard Operating Procedure). The purpose of this grant program is to protect recipients from possible social risks. 2) HR (Human Resources) Administration of the People's Welfare Bureau does not have enough potential in assessing the achievement of program implementation objectives during monitoring. 3) The People's Welfare Administration Bureau reminds the Institution to submit LPJ (Accountability Report) directly and indirectly. 4) Many institutions do not collect LPJ (Accountability Sheet) when carrying out monev (monitoring and evaluation). 5) The Administration of People's Welfare as the person in charge of the administration of the Grant Fund, disbursement of grant assistance, conducts field inspections, monitoring and evaluation. 6) The grant-recipient institutions feel helped by the existence of this grant aid program. Suggestions given by researchers to overcome the problems found are 1) There is a need for training in the implementation of monitoring to improve the competence and ability of the People's Welfare Administration Bureau employees in monitoring properly and correctly. 2) Provide special assistance and conduct socialization related to the preparation of LPJ (Accountability Report) and RAB (Expenditure Budget Plan).

Keywords: Grant Fund, Monitoring, Evaluation