ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 434/Pdt.G/2017/PA.Clg TENTANG PERCERAIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN DI PENGADILAN AGAMA CILEGON

ANALYSIS OF DECISION OF JUDGE NUMBER 434/Pdt.G/2017/PA.Clg CONCERNING DIVORCE OF CIVIL SERVANTS WITHOUT PERMISSION FROM SUPERIOR IN CILEGON RELIGIOUS COURT

Membentuk sebuah keluarga adalah membentuk masyarakat yang mana terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Dalam keluarga tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan atau bahkan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi di kalangan masyarakat manapun termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai aturan khusus yang mengatur bagaimana mereka menjalankan kehidupan di dalam kantor atau bahkan diluar kantor karena mereka bertindak sebagai pelayan masyarakat dan aturan tersebut bertujuan untuk menjadikan tugas dan fungsi Pegawai Negeri Sipil dapat maksimal di tengah masyarakat. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasan karena hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim tidak mempertimbangkan peraturan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini pertama apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg dan yang kedua adalah apa akibat hukum terkait penjatuhan Putusan Nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempertimbangkan izin dari atasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apa Hakim mempertimbangkan Peraturan Pemerintah tersebut dan apa akibat hukumnya putusan Hakim tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus dan menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 434/Pdt.G/2017/PA.Clg Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan tersebut dan memutus perceraian yang  salah satu pihaknya yaitu tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil tanpa izin dari atasannya, juga akibat putusan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bercerai akan mendapatkan sanksi disiplin karena telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Perceraian bagi Pegawai negeri Sipil.

Kata Kunci: Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Izin.

Forming a family is forming a society which consists of husband, wife and children. In the family does not rule out the occurrence of disputes or even divorce. Divorce can occur in any community, including among Civil Servants who have special rules governing how they carry out their lives inside the office or even outside the office because they act as public servants and these rules aim to make the duties and functions of Civil Servants more efficient. maximum in society. Civil Servants who are going to carry out a divorce must obtain permission from their superiors because this has been regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Divorce Marriage Permits for Civil Servants, but in decision number 434/Pdt. G/2017/PA.Clg The judge did not consider this regulation. The problems in this study are, first, what are the considerations of the Judge in Decision Number 434/Pdt.G/2017/PA.Clg and the second is what are the legal consequences related to the imposition of Decision Number 434/Pdt.G/2017/PA.Clg concerning divorce Civil Servants who do not consider permission from superiors. The purpose of this study is to understand what the Judge considers the Government Regulation and what the legal consequences of the Judge's decision are. This normative legal research uses statutory, conceptual, case approaches and uses analysis prescriptive. The results of the study show that in the decision number 434/Pdt.G/2017/PA.Clg the Judge did not consider the regulation at all and decided on a divorce in which one of the parties, namely the defendant, was a Civil Servant without permission from his superiors, also as a result of the decision being a Civil Servant Divorced civilians will receive disciplinary sanctions for violating Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Divorce Marriage Permits for Civil Servants.

Keywords: Divorce, Civil Servant, Permit.