HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

HARMONIZATION OF LAW REGULATIONS RELATING TO MINING BUSINESS LICENSES (IUP) POST-APPLICATION OF LAW NUMBER 11 YEAR 2020 CONCERNING WORK CREATION

Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa sejumlah perubahan besar salah satunya mengenai pengaturan kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) yang dialihkan  kepada pemerintah pusat. Perubahan tersebut menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan semangat otonomi daerah karena menihilkan peran pemerintah daerah dalam hal penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Sebelum revisi Undang-Undang minerba disahkan, pada saat yang bersamaan pula, pemerintah tengah melakukan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana yang diketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dikonstruksikan sebagai sebuah payung hukum yang akan mengurai permasalahan dalam kemudahan berinvestasi salah satunya berkenaan dengan permasalahan perizinan. Namun ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ternyata tidak lagi mengatur semua ketentuan yang sudah termaktub dalam revisi Undang-Undang minerba 2020 karena sebagai bentuk harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengaturan terkait izin usaha pertambangan (IUP) sudah harmonis atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta apa akibat hukum apabila pengaturan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengalami disharmonisasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis/sejarah . Hasil penelitian ini menunjukan adanya disharmonisasi pengaturan terkait kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga adanya akibat hukum yang ditimbulkan dan perlu dilakukan harmonisasi peraturan menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.

Kata kunci : Harmonisasi, Penerbitan Izin, Izin Usaha Pertambangan.

The enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining brought a number of major changes, one of which was regarding the regulation of the authority to issue mining business permits (IUP) which was transferred to the central government. This change caused controversy because it was considered contrary to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the spirit of regional autonomy because it nullified the role of local governments in the issuance of mining business permits (IUP). Before the revision of the Minerba Law was ratified, at the same time, the government was discussing the Draft Job Creation Law. As it is known that the Job Creation Act is constructed as a legal umbrella that will unravel problems in the ease of investing, one of which is related to licensing issues. However, the provisions in the Job Creation Act no longer regulate all the provisions contained in the 2020 Minerba Law revision because it is a form of harmonization between laws and regulations. The purpose of this study is to find out whether the arrangements related to mining business permits (IUP) are harmonious or in accordance with the applicable legal rules in Indonesia and what are the legal consequences if the arrangement (IUP) is disharmony. This research is a normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a historical/historical approach. The results of this study indicate that there is a disharmony of regulations related to the authority to issue mining business permits (IUP) between the central government and local governments, so that there are legal consequences and it is necessary to harmonize regulations using the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle.

Keywords: Harmonization, Issuance of Permits, Mining Business Permits.