PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PANITIA PENYELENGGARA PEMILU KETIKA MENGALAMI KECELAKAAN KERJA DALAM PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

LEGAL PROTECTION FOR ELECTION COMMITTEE WORKERS IN CASE OF WORK ACCIDENTS DURING GENERAL ELECTIONS WITHIN THE ENVIRONMENT OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi panitia penyelenggara pemilu ketika mengalami kecelakaan kerja dalam pemilihan umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang menentukan arah dan kepemimpinan suatu negara. Di Indonesia, penyelenggara pemilu termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mungkin menghadapi risiko kecelakaan selama melaksanakan tugas mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi dokumen hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek hukum dan perlindungan yang perlu diperkuat untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, selama pemilu 2019 ada sebanyak 583 jiwa anggota KPPS yang meninggal dunia, sementara panitia penyelenggara yang sakit mencapai 11.239. Melihat banyaknya korban dalam pesta demokrasi, penelitian ini menyoroti pentingnya jaminan kesehatan bagi badan ad hoc yang selama ini belum diatur secara memadai dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam memberikan perlindungan sosial bagi penyelenggara pemilu serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan dan peningkatan kapasitas kolaborasi dengan pihak terkait untuk menyelenggarakan pemilihan yang adil, transparan, dan akuntabel yang mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Perlindungan Hukum, Kecelakaan Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Jaminan Sosial.

        This study focuses on the legal protection for election committee workers when they experience work accidents during general elections within the environment of the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum or KPU). General elections are a cornerstone of democracy that determine the direction and leadership of a nation. In Indonesia, election organizers including the District Election Committee (Panitia Pemilihan Kecamatan or PPK), Voting Committee (Panitia Pemungutan Suara or PPS), and Voting Organizing Group (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara or KPPS) may face risks of accidents while performing their duties. This research utilizes normative research methodology, focusing on the study of legal documents and applicable regulations. The aim is to delve deeper into the legal aspects and protections that need reinforcement to ensure the safety and well-being of election committee workers in carrying out their tasks.

Based on the data obtained, during the 2019 elections, there were 583 members of KPPS who passed away, while 11,239 election committee workers fell ill. Considering the significant number of casualties during this democratic event, this study highlights the importance of health guarantees for these ad hoc bodies, which have not been adequately regulated in the Election Commission Regulations (Peraturan Komisi Pemilihan Umum or PKPU). Additionally, the research examines the role of the Social Security Organizing Agency (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial or BPJS) in providing social protection for election committee workers and the challenges faced in implementing employment social security at the regional level. The results underscore the need for policy improvements and increased collaborative capacity with relevant parties to conduct fair, transparent, and accountable elections that strengthen democracy in Indonesia.

Keywords: General Elections, Legal Protection, Work Accidents, General Election Commission, Social Security Guarantee.