Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan. Perkembangan peredaran dan pemakaian narkoba telah menunjukkan bahwa narkoba telah mengancam kelangsungan masa depan para generasi muda. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah kebijakan dan strategi yang dibuat oleh pemerintah dalam melakukan upaya memerangi bahaya narkoba. Dalam melaksanakan kebijakan P4GN, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) nomor 6 tahun 2018 tentang pelaksanaan P4GN. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan  implementasi kebijakan P4GN yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi kebijakan P4GN. Fokus penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar pelaksana, dan lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan masih memiliki kekurangan dalam proses implementasinya, dari indikator sumber daya masih ditemukan kekurangan sumberdaya manusia dari pelaksana kebijakan tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, namun sumber dana sudah cukup memadai. Ukuran dan sasaran kebijakan ini juga cukup jelas dan menunjang proses implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), sehingga mempermudah dalam proses implementasinya. Dalam indikator karakteristik agen pelaksana, pemahaman mengenai peran dan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung, Ormas, LSM dan masyarakat sebagai agen pelaksana telah dipahami dengan baik. Indikator Komunikasi antar organisasi pun juga terdapat masalah yaitu koordinasi antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung dan pelaksana kebijakan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan terdapat permasalahan dalam menentukan waktunya.  Salah satu indikator yang sudah berjalan sangat baik yaitu dari sikap atau kecenderungan pelaksana, dimana pelaksana sangat memahami kebijakan tersebut sehingga dalam proses implementasinya sosialisasi berjalan dengan baik. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi juga berperan besar dimana kondisi lingkungan sosial yang dilatarbelakangi kehidupan sosial yang dapat membuat peningkatan pada penyalahgunaan narkoba. Dukungan dari pihak lain yaitu dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang masih kurang berkomitmen dalam pelaksanaan kebijakan P4GN.

Saran dalam penelitian ini yaitu penambahan sumber daya manusia yaitu penyuluh narkoba untuk meningkatkan sosialisasi yang masih kurang dari pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dan para pelaksana harus bisa mengatur waktu dan koordinasi waktu dengan baik agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. 

Drug abuse is an extraordinary crime and has reached an alarming situation. The development of circulation and drug use has shown that drugs have threatened the future viability of the younger generation. Prevention and eradication of drug abuse and trafficking (P4GN) are policies and strategies made by the government in efforts to combat the dangers of drugs. In implementing the P4GN policy, the government issued Presidential Instruction (Presidential Instruction) number 6 of 2018 concerning the implementation of the P4GN. The purpose of this study is to describe the implementation of the P4GN policy in Tulungagung Regency.

               This study uses a qualitative descriptive research method. This method aims to obtain an overview to understand and explain the implementation of the P4GN policy. The focus of this study is the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, communication between implementers, and social, political and economic environments. The data analysis technique is done through four stages, namely data reduction, data display, verification and conclusion.

               Overall, the policies implemented still have shortcomings in the implementation process, from the resource indicators still found to be lack of human resources from the implementers of the policy, the Tulungagung District National Narcotics Agency (BNNK), but the source of funds is sufficient. The size and objectives of this policy are also quite clear and support the implementation process of the Policy for the Implementation of the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Circulation (P4GN), thus facilitating the implementation process. In the indicators of the characteristics of the implementing agency, an understanding of the roles and tasks of the Tulungagung District Narcotics Agency (BNNK), CSOs, NGOs and the community as implementing agents has been well understood. Communication indicators between organizations also have problems, namely coordination between the Tulungagung District National Narcotics Agency (BNNK) and other policy implementers in carrying out the activities, there are problems in determining the time. One of the indicators that has been running very well is from the attitude or tendency of the executor, where the implementer understands the policy so that the process of implementation is well implemented. The political, social and economic environment also plays a major role where social environmental conditions are motivated by social life that can make an increase in drug abuse. Support from other parties, namely from the Government of Tulungagung Regency who are still less committed in implementing the P4GN policy.

               Suggestions in this study are the addition of human resources, namely drug educators to improve socialization that is still lacking from the National Narcotics Agency (BNNK) and implementers must be able to manage time and coordination time well so that the implementation of the policy can run well.