Analisis Yuridis Putusan MA Nomor 765 K/Pdt/2016 Tentang Peralihan Kepemilikan Rumah dan Tanah Negara dari Daftar Barang Milik Negara Kepada Purnawirawan TNI AL Melalui Jual Beli

Juridical Analysis of the Supreme Court Decision Number 765 K/Pdt/2016 concerning the Transfer of Ownership of Homes and State Land from the State Property List to Retired Indonesian Navy through Sale and Purchase

Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah komersial, swadaya, umum dan khusus pada prinsipnya dapat dihuni oleh warga sipil, terkecuali Rumah Negara, sebab merupakan bagian dari inventaris Barang Milik Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Penelitian ini menganlisis Putusan MA Nomor 765K/Pdt/2016, dimana Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi serta menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 675/Pdt/PT.Sby dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 18/Pdt.G/2012/PN.Sda, yang memberikan hak kepada para penghuni Rumah Negara Golongan III untuk menguasai bangunan beserta tanahnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan nomor: 765K/Pdt/2016 dan untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dengan diputusnya putusan nomor:765K/Pdt/2016 terhadap status kepemilikan rumah dan tanah negara. Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian pada penelitian ini: pertama, terdapat kesalahan penerapan hukum pada putusan judex facti. Kedua, majelis hakim tidak menilai keabsahan peralihan kepemilikan Rumah Negara berdasarkan PP PP 31/2005 jis PP 27/2014 jo PP 28/2020. Ketiga, terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam objek jual beli Barang Milik Negara. Keempat, tidak sahnya penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 Desa Sawotratap. Kelima, ketidakcermatan hakim dalam menganalisis perlunya penggunaan asas preferensi yang berkaitan dengan adanya kesalahan penerapan hukum pada putusan judex facti.

A statehouse is a house that is owned by the state and functions as a residence and a means of fostering family and supporting the implementation of the duties of civil servants and/or officials. In principle, commercial, self-help, general, and special houses can be inhabited by civilians, except for State Houses, because they are part of the inventory of State Property purchased or obtained at the expense of the State Budget or derived from other legitimate acquisitions. This study analyzes the Supreme Court Decision Number 765K/Pdt/2016, where the Panel of Judges of the Supreme Court in their decision rejected the appeal of the Cassation Petitioners and upheld the Surabaya High Court Decision Number: 675/Pdt/PT. Sby and the Sidoarjo District Court Decision Number: 18/ Pdt.G/2012/PN.Sda, which gives the right to the occupants of the Class III State House to control the building and its land based on the judge's considerations. The purpose of this study was to find out what the judges considered in deciding the case of decision number: 765K/Pdt/2016 and to find out what legal consequences arose from the decision of decision number: 765K/Pdt/2016 on the status of ownership of houses and state land. This research method is normative juridical using a law approach, a conceptual approach, and a case approach. This research was conducted using primary and secondary legal sources. The results of the research in this study: first, there was an error in the application of the law to the judex facti decision. Second, the panel of judges did not assess the validity of the transfer of ownership of the State House based on PP PP 31/2005 jis PP 27/2014 in conjunction with PP 28/2020. Third, the fulfillment of elements of unlawful acts (onrechmatige daad) in the object of buying and selling State Property. Fourth, the issuance of the Right to Use Land Certificate Number 5 Sawotratap Village is invalid. Fifth, the judge's inaccuracy in analyzing the need to use the principle of preference related to the error in the application of the law to the judex facti decision.