KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG BERKAITAN DENGAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA

JURIDICAL STUDY OF PUBLISHING THE SUPREME COURT CIRCULAR RELATED TO LEGAL BASIS OF THE EXECUTION CRIMINAL VERDICT 

Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh majelis hakim. Pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal tersebut memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung digunakan untuk pelaksanaan putusan hakim dengan tujuan mereformasi hukum karena salinan membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi isi Surat Edaran Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan Dikaitkan dengan pasal 270 kitab undang-undang hukum acara pidana serta menganalisis pelaksanaan putusan perkara pidana berdasarkan surat edaran mahkamah agung dikaitkan dengan diskresi bagi penegak hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang objek penelitiannya adalah norma. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis pada skripsi ini menggunakan metode preskripsi yang menguatkan argumentasi tentang kedudukan surat edaran mahkamah agung sebagai dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.

Hasil penelitian ini adalah membuktikan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung untuk melaksanakan putusan hakim. Pembuktian tersebut didukung oleh penjelasan dan analisis mengenai Tujuan Hukum, Asas Hukum, kebijakan Reformasi Peradilan, dan reformasi birokrasi.. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diketahui bahwa pertimbangan surat edaran mahkamah agung tidak sesuai dengan undang-undang. Pelaksanaan putusan hakim menggunakan petikan putusan dikaitkan dengan diskresi penegak hukum dalam hal ini jaksa selaku pelaksana putusan. Penulis membuktikan bahwa tindakan jaksa yang menggunakan petikan putusan sebagai pelaksanaan putusan perkara pidana tidak dapat dikategorikan sebagai diskresi penegak hukum.

The execution of the verdict becomes the culmination of a criminal procedure code. All proceedings started from the investigation, prosecution, verification, until the conviction lead to the implementation of the verdict, where the verdict was issued by a panel of judges. Implementation of verdict is a crucial part of law enforcement. For that reason, the execution of a good ruling can provide legal justice in the community in order to uphold the rule of law. The rules for executing criminal case verdicts are regulated in the Criminal Procedure Code in Article 270 and the Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2011. The article mandates that the execution of verdicts must use a copy of the verdict while the Supreme Court Circular Letter (SEMA) allows the excerpt from the verdict to be used as a basis for carry out criminal case verdicts. Supreme Court Circular Letter is used for the implementation of judges' verdicts with the aim of reforming the law because the copy of verdict takes a long time, but the contents of the Supreme Court Circular Letter contradicts the Law.

This study intends to determine the consideration of the Supreme Court Circular (SEMA) Number 1 of 2011 concerning Submission of Verdict Copies and Verdicts Excerpts Associated with article 270 of the criminal procedure code and analyze the implementation of criminal case verdict based on the Supreme Court circular related to the discretion for the Supreme Court law enforcer. This research is a normative legal research. Research whose object of research is the norm. Data collection techniques are by collecting and analyzing legal materials such as primary legal materials, secondary legal materials and other legal materials. This research method uses juridical-normative legal research methods with the legislation approach and concept approach. The analysis technique in this thesis uses a prescription method that reinforces the argument about the position of the Supreme Court circular as the basis for the implementation of criminal case verdicts.

This research method uses juridical-normative legal research methods with the legislation approach and concept approach. The results of this study are to prove the position of the Supreme Court Circular to implement the judge's verdict. This evidence is supported by an explanation and analysis of the Legal Objectives, Legal Principles, Judicial Reform policies, and bureaucracy reform. By analyzing the consideration of the Supreme Court Circular No. 1 of 2011 related to Article 270 of the Criminal Procedure Code can be known that consideration of the Supreme Court circular has not accordance with the law. The implementation of the judge's verdict uses the decision verdict related to the discretion of law enforcement in this case the prosecutor as the executor of the verdict. The author proves the prosecutor who used the excerpt as the implementation of the decision of a criminal case cannot be categorized as a law enforcement discretion.

The results of this study are to prove the position of the Supreme Court Circular to implement the judge's verdict. This evidence is supported by an explanation and analysis of the Legal Objectives, Legal Principles, Judicial Reform policies, and bureaucratic reforms. By analyzing the consideration of the Supreme Court Circular No. 1 of 2011 related to Article 270 of the Criminal Procedure Code so that it can be seen that the considerations Supreme Court circular is not in accordance with the law. The implementation of the judge's verdict uses the verdict related to the discretion of law enforcement in this case the prosecutor as the executor of the verdict. The author proves that the prosecutor who used the excerpt as the implementation of the verdict of a criminal case cannot be categorized as law enforcement discretion.