IMPLIKASI HUKUM KEWAJIBAN MENGUNDURKAN DIRI SAAT AKAN MELAHIRKAN PADA PERJANJIAN ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SURABAYA DAN TENAGA HONORER BPBD SURABAYA

THE LAW IMPLICATION OF THE OBLIGATION TO RESIGN WHEN GIVING BIRTH TO A BABY IN THE AGREEMENT BETWEEN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SURABAYA AND NON PERMANENT WORKER OF BPBD SURABAYA

Suatu pekerjaan antara pekerja dan pemberi kerja timbul  atas suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan suatu dasar penting bagi para pihak yang melakukan hubungan kerja karena memuat hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian kerja ini juga diperlukan pada hubungan kerja antara tenaga honorer BPBD Surabaya dengan instansi BPBD Surabaya. Perjanjian kerja yang mengikat tenaga honorer BPBD Surabaya dengan instansi BPBD Surabaya ini disebut dengan Surat Perintah Kerja (SPK). SPK yang menjadi dasar hubungan instansi BPBD Surabaya dengan tenaga honorer BPBD Surabaya juga memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Salah satunya adalah pengaturan mengenai kewajiban mengundurkan diri bagi tenaga operasional BPBD Surabaya yang akan melahirkan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur adanya cuti melahirkan yang diberikan kepada pekerja perempuan yang akan melahirkan selama 3 bulan.  Konsekuensi dari adanya pertentangan ini adalah tidak berakhirnya hubungan kerja, tenaga honorer tidak mendapat cuti melahirkan, sehingga upah pun tidak wajib dibayarkan.Hasil dan Pembahasan menyatakan bahwa adanya ketentuan kewajibaan mengundurkan diri bagi tenaga honorer BPBD Surabaya yang akan melahirkan yang tertera dalam SPK tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan SPK yang telah ditandatangani tidak sah dan batal demi hukum

Kata Kunci: cuti melahirkan, perjanjian kerja,  BPBD.

An employment agreement is an important basis for the parties to a working relationship because it contains the rights and obligations of the parties involved. This work agreement is also required for the employment relationship between temporary BPBD Surabaya employees and the BPBD Surabaya agency. The work agreement that binds Surabaya BPBD honorary workers with the Surabaya BPBD agency is called a Work Order (SPK). The SPK which forms the basis of the relationship between the Surabaya BPBD agency and the honorary staff of the Surabaya BPBD also contains the rights and obligations of both parties. One of them is the arrangement regarding the obligation to resign for BPBD Surabaya operational staff who are about to give birth. This is contrary to the provisions of the Labor Law which stipulates that maternity leave is given to female workers who will give birth for 3 months. The consequence of this conflict is that the employment relationship does not end, honorary workers do not receive maternity leave, so wages are not obligatory to be paid. This study aims to analyze the legal consequences of the obligation to resign by BPBD Surabaya honorary workers who are about to give birth based on the provisions of Article 82 paragraph (1) of the Labor Law, along with how the legal protection is obtained by BPBD Surabaya honorary workers who do not get maternity leave rights. In this study, researchers used a normative juridical method, using a statutory approach and a conceptual approach. The results and discussion state that the provision for the obligation to resign for honorary workers from BPBD Surabaya who will give birth as stated in the SPK is not in accordance with statutory regulations. This causes the SPK that has been signed to be invalid and null and void by law.

Keyword:  Maternity leave, employment agreement,BPBD.