Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Asongan Berkaitan Dengan Larangan Menjual Barang Di Dalam Angkutan Umum Jenis Bus Di Terminal Tambak Osowilangun Surabaya

Law Enforcement To Hawkers Related To The Prohibition Of Selling Goods On Public Transportation Type Of Bus In The Osowilangun Terminal Of Surabaya

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG ASONGAN BERKAITAN DENGAN LARANGAN MENJUAL BARANG DI DALAM ANGKUTAN UMUM

Nama                         : Rosidatul Ummah

NIM                            : 15040704011

Jurusan                      : Ilmu Hukum

Fakultas                     : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Nama Lembaga        : Universitas Negeri Surabaya

Pedagang asongan merupakan salah satu diantara sebagian pekerjaan yang berada pada sektor informal. Pedagang asongan muncul sebagai bentuk usaha dari masyarakat yang tidak tertampung pada sektor formal karena disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja. Adanya pedagang asongan seharusnya dapat menjadi solusi dari adanya pengangguran di kalangan masyarakat. Namun faktanya, keberadaan pedagang asongan ternyata juga memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Salah satu diantaranya adalah timbulnya ketidaknyamanan masyarakat sebagai akibat dari pedagang asongan yang melakukan aktivitas berjualan tidak pada tempat yang seharusnya. Saat ini sering dijumpai pedagang asongan yang menjadikan angkutan umum seperti bus sebagai tempat untuk berjualan. Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan KetenramanMasyarakat yang menjelaskan bahwa angkutan merupakan salah satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas berjualan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data di dalam penelitian merupakan hasil dari wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi yang diperoleh di lapangan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan mengenai belum optimalnya proses penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap pedagang asongan yang berjualan di dalam angkutan umum terbagi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum. Adapun kendala eksternal bersumber dari masyarakat yang tidak sadar akan hukum yang sedang berlaku.

Kata Kunci:penegakanhukum, pelanggaranperda, pedagangasongan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PEDDLERS IS RELATED TO THE PROHIBITION OF SELLING GOODS ON PUBLIC TRANSPORTATION

Name                                     : Rosidatul Ummah

Student ID Number             : 15040704011

Departmen                            : S1 Legal Studies

Faculty                                   : Faculty of Social Sciences and Law

Name of Institution             : Surabaya State University

Supervisor                             : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.

Hawkers are among the majority of jobs in the informal sector. Hawkers emerged as a form of business from the community that was not accommodated in the formal sector because it was caused by a mismatch between employment with the number of job seekers. The existence of hawkers should be the solution of unemployment among the people. But in fact, the existence of hawkers also has a detrimental impact on society. One of them is the inconvenience of the community as a result os hawkers who sell their activities not in their proper place. Nowadays, street vendors often find public transportation such as buses a place to sell. This is clearly not in accordance with what has been described in regional regulation of Surabaya City number 2 of 2014 concerning the implementation of public order and public peace which explains that one of the places that should not be used for selling activities.

This study aims to analyze law enforcement against hawkers selling in public transportation and what are the obstacles encountered in the process of law enforcement. Type of research used is sociological juridical research. The data in this research are the result of interview with several informants and observations obtained in the field. The data collected will be analyzed descriptively qualitatively.

The result of the study explained that the law enforcement process by the Surabaya municipal civil service police had not been optimal for hawkers selling in public transportation. The obstacles faced in law enforcement efforts against street vendors selling in public transport are divided into internal and external constraint. Internal constrains include human resources, facilities and supporting facilities for law enforcement. External constraints come from people who are not aware of the applicable law.

Keywords: law enforcement, violation of regional regulation, hawkers