Penerapan Pasal 33 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Permohonan Pemberian Restitusi Di Pengadilan Negeri Malang

The Application of Article 33 of Law Number 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence in Applications for Restitution at the Malang District Court

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan jaminan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan. Namun, dalam praktik peradilan, pemberian restitusi belum sepenuhnya terlaksana secara merata, yang ditunjukkan oleh masih rendahnya jumlah permohonan restitusi dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 33 Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam permohonan pemberian restitusi serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menetapkannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui pengumpulan data lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restitusi telah dilakukan dalam beberapa perkara, namun belum konsisten, yang dipengaruhi oleh belum optimalnya peran aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan restitusi ke dalam proses peradilan. Selain itu, tidak seluruh perkara disertai dengan pengajuan restitusi sehingga memengaruhi pemenuhan hak korban. Dalam praktiknya, penetapan restitusi oleh hakim didasarkan pada fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, serta tuntutan penuntut umum sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman dan optimalisasi peran aparat penegak hukum agar pemenuhan hak restitusi bagi korban dapat terlaksana secara lebih efektif.

Criminal acts of sexual violence constitute violations of human rights that have serious impacts on victims, whether physically, psychologically, or economically. Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides guarantees for victims to obtain restitution as a form of recovery. However, in judicial practice, the provision of restitution has not been fully implemented evenly, as indicated by the relatively low number of restitution applications compared to the number of cases handled at the Malang District Court. This study aims to analyze the implementation of Article 33 of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence in restitution applications and to examine the legal considerations of judges in determining such restitution. This research employs an empirical method with a socio legal juridical sociological approach through field data collection and literature review. The results of the study show that restitution has been applied in several cases, however, its implementation remains inconsistent. This inconsistency is influenced by the suboptimal role of law enforcement officers in integrating restitution into the judicial process. Furthermore, not all cases are accompanied by restitution claims, which affects the fulfillment of victims rights. In practice, judges determine restitution based on the facts presented during trial, the losses suffered by the victims, and the demands of the public prosecutor as the basis for their rulings. Therefore, it is necessary to enhance understanding and optimize the role of law enforcement officers to ensure that the fulfillment of victims rights to restitution can be carried out more effectively.