ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 1842/PID.SUS/2024/PN SBY

TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Juridical Analysis of the Application of the Retroactive Principle in Decision Number 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby Concerning Sexual Violence

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pembaharuan hukum pidana yang bertujuan memperkuat perlindungan korban kekerasan seksual. Namun, dalam praktik penegakan hukum, penerapan undang-undang ini menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait asas legalitas dan larangan pemberlakuan surut (asas non-retroaktif). Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, di mana majelis hakim menerapkan Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS terhadap perbuatan terdakwa yang terjadi pada tahun 2018, sebelum UU TPKS diundangkan. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah rangkaian tindakan terdakwa sejak tahun 2018 hingga 2024 dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP serta mengkaji kesesuaian penerapan asas retroaktif dalam putusan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur perbuatan berlanjut karena hanya terdapat satu perbuatan pidana yang selesai pada tahun 2018 tanpa adanya tindakan lanjutan yang sejenis. Selain itu, penerapan UU TPKS dalam perkara ini bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, karena UU TPKS tidak dapat digunakan untuk menentukan adanya perbuatan pidana yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku. Dengan demikian, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini mengandung kekeliruan yuridis dalam penerapan ketentuan hukum pidana.

Kata Kunci: asas retroaktif, asas legalitas, perbuatan berlanjut, UU TPKS.

Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) constitutes a reform in criminal law aimed at strengthening protection for victims of sexual violence. However, in the practice of law enforcement, the implementation of this law has raised juridical issues, particularly concerning the principle of legality and the prohibition of retroactive application (the non-retroactive principle). This issue is reflected in the Decision of the Surabaya District Court Number 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby, in which the panel of judges applied Article 14 paragraph (1) letter b of the UU TPKS to acts committed by the defendant in 2018, prior to the enactment of the UU TPKS. This research aims to analyze whether the series of actions committed by the defendant from 2018 to 2024 can be classified as a continuing offense as regulated in Article 64 of the Criminal Code, and to examine the conformity of the application of the retroactive principle in the decision.

This study employs normative legal research using statutory and case approaches. The results indicate that the defendant’s conduct does not fulfill the elements of a continuing offense, as there was only a single criminal act completed in 2018 without any subsequent similar acts. Furthermore, the application of the UU TPKS in this case contradicts the principle of legality as stipulated in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, since the UU TPKS cannot be used to determine the existence of a criminal act that occurred before the law came into force. Therefore, the legal reasoning of the panel of judges in this decision contains a juridical error in the application of criminal law provisions.

Keywords: retroactive principle, legality principle, continuing offense, UU TPKS.